Belajar “Telanjang” di Internet

Korupsi sudah berurat-akar di negara kita. Itu sih bukan berita baru, mungkin demikian tanggapan Anda. Apalagi seringkali kita mendengar frase sinis yang berbunyi “budaya korupsi”, yang artinya korupsi sudah dianggap menjadi bagian dari pola pikir dan pola tindak alias budaya dari bangsa kita. Apakah tengara itu benar?

Dari sigi yang dilakukan oleh Transparency Internasional, sebuah lembaga yang setiap tahun menyusun ranking berdasar tingkat korupsi di seluruh negara di dunia, pada tahun 2006 Indonesia menempati posisi 140 dari total 159 negara. Posisi ini di bawah Kamerun dan Ethiopia dan di atas Iraq dan Liberia. Coba bandingkan dengan ranking negara tetangga kita, Singapura dan Malaysia, yang masing-masing menempati ranking ke-5 dan ke-39. Kita tertinggal jauh sekali, bukan?

Keberhasilan Singapura menduduki ranking ke-5 (mengungguli Jerman, Amerika dan Prancis yang berturut-turut pada ranking 16, 17, dan 18) bukanlah proses yang pendek. Dalam salah satu upayanya, sejak tahun 1970-an pengelola negara ini telah merintis teknologi informasi (TI) yang memudahkan mekanisme pelayanan publik. Pemanfaatan TI memungkinkan pengawasan oleh publik, sehingga meminimalkan potensi terjadinya penyelewengan dan korupsi.

Meski dinilai terlambat, pemerintah kita pun bukannya tinggal diam. Salah satu gebrakan yang dilakukan adalah dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002. Komisi ini antara lain berhasil mengungkap kasus mark-up (penggelembungan anggaran) dalam pengadaan logistik pemilihan umum oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kasus korupsi pengadaan helikopter oleh Gubernur Aceh. Meski demikian KPK jauh dari berhasil dalam mengikis habis praktek korupsi di negara kita.

Celah korupsi masih menganga di mana-mana. Seperti halnya yang telah diungkap KPK, salah satu celah yang paling lebar adalah proses pengadaan barang dan jasa (procurement) dari suatu institusi pemerintah, baik di pusat maupun daerah serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik daerah (BUMD). Proses procurement kerapkali dilakukan secara tidak transparan dan sarat nuansa korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Untuk menyiasatinya, mulai tahun 2003 dikembangkan upaya-upaya transparansi proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem yang dikenal sebagai e-procurement.

****
E-procurement adalah sistem manajemen pengadaan atau pembelian barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik melalui internet. Selain mengefisienkan proses pengadaan barang dan jasa, e-procurement juga dinilai sebagai cara yang efektif untuk transparansi proses pengadaan dan memangkas biaya. Sudah bukan rahasia lagi jika proses pengadaan barang dan jasa secara konvensional sarat dengan “biaya siluman” atau “ongkos bawah meja” yang berujung pada pembengkakkan anggaran.

Embrio e-procurement di Indonesia adalah Keputusan Presiden (Keppres) No 80 Tahun 2003 yang menetapkan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan mempergunakan teknologi informasi, terbuka, bersaing, transparan, dan tidak diskriminatif. Prosedur e-procurement yang belum termuat dalam Keppres di atas kemudian dijabarkan dalam Peraturan Presiden No 8 Tahun 2006.

Dalam tataran praktik, sejumlah instansi telah menjalankan pendekatan ini, antara lain melalui proyek percontohan di lima departemen, yaitu Bappenas, Departemen Keuangan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Komunikasi dan Informasi, dan Menteri Koordinator Perekonomian.

Selain itu e-procurement juga telah diterapkan di lingkungan Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Perhubungan, Pemerintah Kota Surabaya, dan beberapa BUMN seperti PT Telkom, PT Pertamina, dan PT Kereta Api Indonesia. Pemerintah menargetkan pada tahun 2010 semua pemerintah daerah di Indonesia sudah mempaktikkan e-procurement.

****
Pemerintah Kota Surabaya seringkali disebut-sebut sebagai contoh keberhasilan penerapan e-procurement di tingkat pemerintah daerah. Melalui website yang beralamat di http://www.surabaya-eproc.or.id aneka penawaran dan proses lelang pengadaan barang dan jasa di lingkup Kota Surabaya bisa diikuti secara online. Hingga bulan Oktober 2006, telah dilakukan sekurangnya 12 putaran lelang dengan nilai lebih dari Rp 300 milyar.

Layanan e-procurement Pemkot Surabaya dikembangkan berdasar Keppres No 80 tahun 2003 dan dikuatkan dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2005, tentang Pedoman Pelaksanaan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Daerah Dengan Sistem E-Procurement.

Website ini dilengkapi dengan tautan (link) informasi yang cukup mendetail mengenai jadwal dan ketersediaan lelang pengadaan barang dan jasa, persyaratan dan prosedur lelang, termasuk penggambaran alur lelang dan uraian mengenai paket pekerjaan yang ditawarkan. Informasi-informasi ini sangat memudahkan perusahaan-perusahaan calon peserta lelang, yang sebelumnya diharuskan mendaftar secara on-line, untuk mengetahui peluang lelang yang bisa diikuti, para pesaing lelangnya hingga informasi mengenai hasil lelang.

Melalui mekanisme ini, proses lelang menjadi ajang persaingan terbuka yang meminimalisir terjadinya praktik kongkalingkong (kolusi) antara peserta lelang dengan pengelola lelang. Selain transparansi, cara ini rupanya juga menghemat biaya pengadaan barang dan jasa antara 20% hingga 30% pada setiap putaran lelang.

Nah, jika semua kalangan sudah tak sungkan lagi untuk belajar “telanjang” alias transparan, tentunya pemerintahan yang baik (good governance), efisen dan bebas korupsi bukanlah mimpi di siang bolong.

2 thoughts on “Belajar “Telanjang” di Internet”

  1. Keppres 80/2003 memungkinkan rekanan dari Luar Negeri, kenapa untuk rekanan dalam negeri jelas nyata kalau mau ikut tender harus memiliki syarat modal dan kemampuan keuangan yg jelas. Namun bagi rekanan Luar Negeri tidak ada syarat modal dan kemapuan keuangan sehingga memungkinkan perusahaan2 1 dollar untuk ikut tender.

  2. AKBAR TANJUNG MANIPULASI RUU PEMILU MENGENAI HAK MEMILIH DAN DIPILIH “KELUARGA EKS PKI” – Oleh: Usman Kamid

    Ketika Golkar kian terpuruk karena makin bermunculan partai yang dilahirkan mantan elit Golkar, yang terakhir PKP (Partai Keadilan dan Persatuan) oleh Edi Sudrajat, Akbar Tanjung melihat peluang untuk menimbulkan simpati terhadap Golkar, tatkala RUU pemilu membolehkan “keluarga eks PKI” memilih dan dipilih menjadi anggota legislatif pemilu mendatang.
    Sebelumnya, terhadap “keluarga eks PKI” hanya dibolehkan menggunakan hak memilih dan tidak boleh dipilih.
    Akbar Tanjung tentu juga mengetahui apa yang dikatakan (Alm) Nurcholish Madjid dalam ceramahnya di depan pengajian Paramadina dan KKA (Kelompok Kajian Agama) menyinggung hak-hak berpolitik para eks PKI mengatakan bahwa pada masa kejayaannya tahun 1955, PKI adalah partai ke-4 terbesar. Jadi mereka punya pengikut puluhan juta.
    Nurcholish juga mengatakan dengan puluhan juta pengikut dan hingga sekarang telah mempunyai anak cucu, berapa banyak pribadi yang akan terkena stigma hanya karena ada anggota keluarga yang tersangkut PKI. “Hal ini akan menjadi energi yang terus mengalir, oleh karena itu kita harus tutup semua,” ujarnya.
    Akbar Tanjung melihat “massa keluarga eks PKI” yang begitu besar akan merupakan bahaya tersendiri bagi eksistensi Golkar bila tidak dirangkul. Tentu rangkulannya bukan rangkulan kasih sayang, melainkan rangkulan kebencian, rangkulan untuk memudahkan memukulnya, rangkulan maut. Untuk tujuan itulah maka RUU Pemilu yang membolehkan “keluarga eks PKI” memilih dan dipilih, dimanipulasinya. Ini lah manifestasi dari dimanipulasinya RUU Pemilu tersebut.

    KELUARGA EKS PKI BOLEH DIRIKAN PARPOL
    “Keluarga eks PKI” dikabarkan tak hanya boleh memilih dan dipilih, tapi juga bisa mendirikan partai politik sejauh tidak menyimpang dari ideology nasional dan dasar-dasar negara yang kita anut, yakni Pancasila.
    Penegasan tersebut dikemukakan Ketua Umum DPP Golkar Akbar Tanjung di Jakarta kemarin menanggapi keputusan RUU Pemilu yang membolehkan keluarga eks PKI memilih dan dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilu mendatang. Sebelumnya terhadap “keluarga eks PKI” hanya dibolehkan menggunakan hak memilih dan tidak boleh dipilih.
    “Sah-sah saja bila keturunan eksponen G30S/PKI mendirikan partai politik,” tegas Akbar. Sikap tersebut, kata Akbar, sejalan dengan sikap Golkar yang merasa perlu melupakan peristiwa-peristiwa pada masa lalu dan mencoba melihat ke masa depan yang membuat bangsa Indonesia lebih kuat.
    Meski demikian, kata Akbar, jika melihat kenyataan kasus Pemberontakan G30S/PKI, tentu saja tidak mengurangi kewaspadaan Golkar. “Tapi saat ini kebanyakan dari mereka yang dulu terlibat G30S/PKI sudah tua dan dalam perjalanan mereka sudah mengalami berbagai proses hukum,” kata Akbar lagi.
    Sedang bagi para keturunannya, menurut Akbar, cukup diserahkan kepada mekanisme yang ada. Sudah sewajarnya para keturunan anggota PKI diberlakukan sama seperti anggota masyarakat lainnya.
    Demikian Akbar Tanjung. Apa arti penegasan Akbar Tanjung itu? Apa yang hendak ditujunya? Mari kita cermati.

    MENGABURKAN “EKS PKI” DENGAN KETURUNANNYA
    Apa yang dinamakan penegasan Akbar Tanjung, sesungguhnya yang pertama-tama ditujunya ialah mengaburkan “Eks PKI” dengan “Keturunannya”, dengan menggunakan istilah “keluarga eks PKI”. Seolah-olah dalam kalimat “keluarga eks PKI” telah termasuk “eks PKI” itu sendiri. Padahal “eks PKI” tidak termasuk dalam uraian apa yang dimaksud “keluarga eks PKI” oleh Akbar Tanjung. Yang dimaksud “keluarga eks PKI” oleh Akbar Tanjung ialah keturunan eks PKI, atau anak cucunya.
    Sebab, mengenai hak memilih dan dipilih itu yang dulu dikatakan tidak dibolehkan bagi eks PKI yang pernah dihukum (napol, golongan A), sedang yang menjadi tapol (golongan B, C dan sebagainya) boleh menggunakan hak pilihnya, tapi tidak boleh dipilih. Hal ini tidak disinggung sama sekali oleh Akbar Tanjung.
    Selain daripada itu bebasnya para tapol (golongan B dan C tersebut) tidak melalui proses hukum, mereka hanya ditahan dan dibebaskan begitu saja. Jadi, tidak seperti seakan yang dibayangkan oleh Akbar Tanjung kebebasan mereka melalui proses hukum. Lain halnya yang termasuk golongan A. Memang mereka melalui proses hukum.
    Ya, jika tidak cermat memperhatikan rumus Akbar Tanjung di atas, bisa menimbulkan kesan bahwa dalam kalimat “keluarga eks PKI” telah termasuk “eks PKI” sendiri. Bila termasuk “eks PKI” sendiri berarti telah dipulihkan hak mereka untuk mendirikan partainya sendiri. Padahal tidak demikian, larangan berdirinya PKI hingga kini belum dicabut, meski larangan itu sendiri bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 dan Pancasila.

    PENGAKUAN DOSA GOLKAR MEMPERLAKUKAN HUKUMAN KOLEKTIF BAGI ANGGOTA PKI
    Penegasan Akbar Tanjung bahwa “sudah sewajarnya para keturunan anggota PKI diperlakukan sama, seperti anggota masyarakat lainnya”, mengandung pengakuan bahwa selama 32 tahun Soeharto berkuasa (yang didukung Golkar) para keturunan PKI tidak diperlakukan sama dengan masyarakat lainnya, walaupun fasal 27 UUD 1945 menjamin persamaan kedudukan warga negara di depan hokum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Keturunan PKI bersama eks PKI telah dipariahkan.
    Selain mempariahkan sebagian warga negara Indonesia, yaitu keturunan eks PKI, itu juga menunjukkan bahwa Soeharto telah melanggar prinsip hukum, bahwa yang dihukum ialah yang bersalah. Yang tidak bersalah, tidak boleh dihukum. Hukum Indonesia tidak mengenal dosa keturunan, seperti juga hukumagama Islam.
    Kini ternyata, karena orang tuanya dianggap bersalah maka anak cucunya juga dihukum. Ini menunjukkan diberlakukannya hukuman kolektif. Seorang yang bersalah dianggap seluruh keluarganya bersalah, termasuk yang belum lahir, ketika yang bersamgkutan dianggap membuat kesalahan.
    Hukuman kolektif Orde Baru, termasuk Golkar sebagai pendukungnya mengingatkan kita kepada Surat Perjanjian Baru, yang mengisahkan Raja Herodes dari Betlehem telah memerintahkan untuk membunuh semua anak lelaki yang berusia dua tahun ke bawah, karena kelahiran Yesus tidak diketahui tepatnya. Dan Yesus tentu seorang lelaki. Jadi, karena Yesus laki-laki, maka dibunuh semua anak lelaki yang dikira di antaranya tentu termasuk Yesus.

    GOLKAR MENINGINKAN DOSANYA DILUPAKAN
    Penegasan Akbar Tanjung bahwa dia mendukung “keluarga eks PKI” mendirikan parpol, karena telah dibolehkan memilih dan dipilih, disebabkan Golkar merasa perlu melupakan berbagai peristiwa pada masa lalu dan mencoba melihat ke masa depan yang membuat bangsa Indonesia lebih kuat.
    Mengapa Golkar merasa perlu melupakan peristiwa-peristiwa masa lalu? Karena masa lalu Golkar adalah masa lalu yang penuh dengan peristiwa kejahatan politik yang dilakukannya, peristiwa pelanggaran HAM yang didukungnya, peristiwa KKN yang membangkrutkan Indonesia, dibelanya. Masa lalu Golkar itu telah melahirkan hujatan-hujatan dari rakyat kepada Golkar. Keinginan Golkar yang demikian sama dengan keinginan perampok supaya masa lalunya jangan diungkit-ungkit lagi, lupakan saja. Supaya umum menilai Golkar sebagai lembaga yang berguna bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Padahal tidak demikian sejarahnya.
    Massa rakyat tidak akan bisa melupakan kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan Golkar baik di bidang politik, pelanggaran HAM maupun KKN, meskipun secara formal Akbar Tanjung melalui Idul Fitri 1419 H telah menyatakan permintaan maafnya. Suatu permintaan maaf pro forma belaka. Karena sebelumnya, Akbar Tanjung selalu menolak untuk meminta maaf atas dosa Golkar selama ini.
    Untuk mengaburkan kejahatan Golkar, maka disebutnya pula apa yang dinanamakannya Pemberontakan G30S/PKI. Padahal G30S bukan lah pemberontakan PKI, melainkan kudeta merayap Soeharto guna menggulingkan kekuasaan Presiden Soekarno. Untuk itu secara merayap disingkirkannya perwira-perwira nasional yang berdedikasi, dihancurkannya PKI. Soeharto telah menggunakan G.30-S agar ia dapat mengangkat dirinya menjadi pimpinan AD, dan melalui itu ia telah memegang kekuasaan secara de facto di Indonesia. (Lihat pengakuan Buku Putih Sekneg: G.30-S pemberontakan PKI, dimana ia pada tanggal 1 Oktober 1965 telah memberi 4 petunjuk kepada Presiden Soekarno melalui Kolonel KK0 Bambang Widjanarko).
    Seperti dikatakan AM Hanafi melalui bukunya “AM Hanafi Menggugat Kudeta Jenderal Soeharto dari Gestapu ke Supersemar” (1998), di mana dengan tegas dikatakannya, “G30S menggunakan Soekarno, Soeharto menggunakan G30S, jadi G30S/Soeharto. Bukan G30S/PKI!

    RANGKUL PUKUL PKI
    Penegasan Akbar Tanjung bahwa “keluarga eks PKI” boleh mendirikan parpol, kedengarannya simpatik benar, terutama bagi “keluarga eks PKI”, yang jumlahnya begitu besar. Mereka diperlakukan sama, seperti warga negara yang lain. Dengan demikian Akbar Tanjung mengharapkan “keluarga eks PKI” tidak lagi akan menghujat Golkar mengenai kejahatan politik, pelanggaran HAM dan dukungannya pada KKN Soeharto. Bila harapannya terpenuhi, maka diperkecil suara yang mengutuk Golkar. Dengan kata lain Akbar Tanjung mengharapkan timbulnya simpati dari “keluarga eks PKI” pada Golkar melalui rangkulannya itu.
    Akan tetapi “keluarga eks PKI” tidaklah sedungu seperti yang diperkirakan Akbar Tanjung tersebut. Mereka tahu betul siulan ular berbisa dari Akbar Tanjung. Karena parpol yang boleh didirikan itu ialah parpol yang “tidak menyimpang dari ideologi nasional dan dasar-dasar negara yang kita anut, yakni Pancasila”. Tafsiran “tidak menyimpang dari ideologi nasional dan dasar-dasar negara yang kita anut, yakni Pancasila” ialah menurut tafsiran Golkar. Bukan menurut tafsiran UUD 1945 dan Pancasila yang sesungguhnya.
    Sebab, menurut tafsiran UUD 1945 dan Pancasila yang sesungguhnya, Golkar dengan Orde Barunya telah menyimpang dari ideologi nasional dan dasar-dasar negara yang kita anut, yakni Pancasila. Penyimpangan itu dimulainya dengan perekayasaan Konsensus Nasional oleh Soeharto dan didukung penuh oleh Golkar. Konsensus Nasional itu menempatkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit di atas UUD 1945 dan Pancasila. Konsensus nasional yang melumpuhkan UUD 1945 dan Pancasila itu diemplementasikan dalam 5 UU politik tahun 1985. Karena itulah maka gerakan reformasi total dari mahasiswa sebagai ujung tombaknya, menuntut dicabutnya 5 UU Politik tahun 1985 serta dwifungsi ABRI.
    Golkar mencoba merangkul “keluarga eks PKI”, dengan tujuannya memudahkan memukul PKI. Akbar Tanjung melakukan taktik “rangkul pukul PKI!”
    Jelas kiranya bahwa Golkar mencoba memanipulasi RUU Pemilu, yang membolehkan “keluarga eks PKI” memilih dan dipilih, untuk merangkul dan memukul PKI, bukan untuk menegakkan hak-hak demokrasi bagi rakyat. Karena hak-politik dari eks PKI tetap belum dipulihkan. Padahal selama ini Golkar adalah jagoan anti PKI dan karena itu tidak menginginkan tampilnya kembali PKI.
    Sebelum memanipulasi RUU Pemilu, Golkar juga mencoba memanipulasi HAM agar PNS boleh menjadi anggota dan pengurus partai politik. Padahal selama ini pelanggaran HAM justru, didukung terus oleh Golkar, sehingga Soeharto dapat berkuasa selama 32 tahun.
    Ya, rupanya Akbar Tanjuhg juga tak mau kalah dari manipulator yang tersohor: Soeharto. Apa saja yang bisa dimanipulasi untuk kepentingannya akan dimanipulasinya.***

    http://www.Indo-News.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s