Ketika Air Mengucur di Kamal Muara

Ketersediaan air bersih menjadi isu kritis di akhir abad ini, bahkan dibeberapa negara telah menjadi pemicu konflik horisontal antar masyarakat. Selain disebabkan oleh merosotnya daya dukung lingkungan dan pencemaran karena aktifitas industri dan masyarakat, masalah akses yang adil terhadap sumberdaya air juga dipengaruhi oleh kebijakan pengelolaannya.

Menilik kasus dibanyak negara, ditengarai faktor eksploitasi dan penguasaan yang berlebihan pada sumber-sumber air, baik oleh pemerintah maupun kalangan swasta menjadikan air bersih sebagai komoditas yang mahal dan tidak terjangkau oleh kelompok marjinal. Di Indonesia, persoalan kesulitan akses air bersih akibat dua faktor di atas—pencemaran dan eksploitasi–menjadi problematika harian yang harus dihadapi oleh kelompok-kelompok marjinal, terutama kelompok masyarakat miskin yang berdiam di wilayah perkotaan.

Untuk wilayah Jakarta, ilustrasi sempurna permasalahan ketersediaan air bersih bisa disaksikan di Desa Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Di desa nelayan yang kini dihuni oleh sekurangnya 6000 jiwa, secara turun temurun air bersih diperoleh dari tiga sumber pokok; layanan perusahaan daerah air minum (PDAM), sumur bor yang diusahakan penduduk lokal dan air sungai. Dari segi kualitas, air dari ketiga sumber ini tidak layak minum dan hanya dimanfaatkan untuk aktifitas mandi, cuci, dan kakus (MCK).

Namun mulai tahun 1980-an, aliran Sungai Kamal—satu-satunya sungai yang bermuara di kawasan ini–pun tak lagi layak untuk dipakai untuk MCK. Gelontoran limbah dari kompleks industri yang berdekatan dengan pemukiman penduduk memperburuk kualitas air yang sebelumnya telah tercemar sampah rumah tangga.

“Jaman saya kecil, airnya keruh kecoklatan. Sekarang sudah menghitam, berbau tidak sedap dan membuat kulit gatal-gatal,” ujar Irfan Fahruddin Kurniawan, seorang aktifis gerakan sosial di Kamal Muara. “Terpaksa kami membeli air kalengan untuk air minum, setiap hari minimal sepikul air yang terdiri dari dua kaleng seharga Rp 3.000,” imbuhnya. Artinya, setiap keluarga mendapat beban keuangan tambahan minimal Rp 90.000 setiap bulannya.

Menurut taksiran Irfan, lebih dari separuh jumlah penduduk Kamal Muara kini menggantungkan pasokan air bersih dari penjaja air pikulan untuk memenuhi kebutuhan air minum. Sisanya, berlangganan layanan air dari PDAM dari Perusahaan Air Minum (PAM) yang kualitas airnya kerap tak layak konsumsi. Untuk kebutuhan MCK, pilihan sumber air bersih bisa ditambah sumur-sumur bor yang diusahakan oleh warga setempat.

Kondisi ini, dan upaya-upaya untuk memperbaikinya, menjadi pendorong dinamika ekonomi dan sosial di desa yang menarik untuk dicermati.

****
Terbagi atas tiga rukun warga (RW), wilayah Kalurahan Kamal Muara memanjang di pinggir teluk Jakarta dan dibelah oleh aliran muara Sungai Kamal. Menyusuri lorong-lorong perkampungan nelayan yang terletak di sisi timur desa, angin laut menebarkan bau amis dan sesekali bercampur sengat busuk bau sampah yang memenuhi saluran-saluran air.

Perkampungan kumuh dan padat terlihat kontras dengan lapangnya bidang-bidang tanah yang dijadikan tambak udang galah. Di pinggiran jalan aspal yang becek penuh lubang, satu dua orang terlihat tengah menjemur kerang hijau—salah satu komoditi perikanan utama nelayan Kamal Muara.

Sementara itu, wajah sisi barat desa juga tak jauh berbeda. Pemukiman yang padat berimpitan menyisakan lorong-lorong gang selebar satu atau dua meter yang berfungsi ganda, menjadi jalur sirkulasi warga sekaligus ruang interaksi sosial. Sampah menumpuk di sana-sini, termasuk dalam saluran air yang terdapat di sisi jalan. Di seberang pemukiman ini, terletak kompleks industri Kamal Muara.
Dari balik kehidupan nelayan dan industri yang menjadi karakter dasar kawasan ini, pada bulan Maret 1999 lahir wadah rembuk warga di tingkat lokal. Forum Komunikasi Warga Kamal Muara namanya, biasa disingkat menjadi FKW. Wadah baru ini dihasratkan untuk menjadi saluran sekaligus perwakilan warga saat membicarakan kepentingan bersama di tingkat lokal, maupun ketika berhadapan dengan pihak-pihak di luar warga.
Kelahirannya bukan tanpa alasan. Pada tahun 1996 sejumlah lembaga yang disokong oleh UNESCO (lembaga Persatuan Bangsa Bangsa/PBB yang mengurusi masalah pendidikan dan budaya) merintis upaya peningkatan harkat hidup masyarakat dengan memberdayakan potensi ekonomi setempat. Program ini melahirkan kelompok-kelompok keswadayaan masyarakat (KSM) yang berupaya membangun kemandirian ekonomi warga Kamal Muara dengan menumbuhkan usaha-usaha produktif.
Namun upaya-upaya pemandirian masyarakat seringkali terbentur pada intervensi pihak luar, termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada masyarakat pinggiran. Isu reklamasi pantai utara Jakarta misalnya, selalu menempatkan komunitas pinggiran pantai sebagai obyek yang seolah tak memiliki hak untuk menyumbangkan pemikiran.
Memasuki tahun 1999, sejumlah pegiat dua lembaga nonpemerintah menyapa warga Kamal Muara. Aktifis dari Bina Swadaya dan SMERU ini mengusung pemikiran bahwa disamping pemberdayaan ekonomi, dibutuhkan pula pemberdayaan politik untuk memperkuat posisi tawar warga pada kepentingan dari luar.
Rintisan awal dilakukan dengan focus group discussion (FGD) yang melibatkan 5 orang perwakilan warga. Dari FGD yang berlanjut pada serangkaian lokakarya itu, isu kebutuhan untuk melakukan pemantauan program pemerintah di tingkat lokal mengerucut pada bentuk forum komunikasi antar warga. Proses inilah yang melahirkan FKW.
Irfan mengenang betapa warga Kamal Muara antusias menyambut forum ini. “Antusiasme itu tercermin pada dinamika pemilihan ketua yang diulang hingga tiga kali. Soalnya proses pemilihan sebelumnya dinilai tidak inklusif dan kurang demokratis,” kata Irfan. Pada dua pemilihan pertama, keterlibatan kaum perempuan dan kalangan lanjut usia dinilai sangat minim. Baru pada proses pemilihan yang ketiga, semua pihak merasa terwadahi. Saat itu, Irfan terpilih sebagai ketua FKW.
“Proses itu benar-benar membuat kita belajar berdemokrasi, belajar bagaimana seluas mungkin mewadahi semua kepentingan dalam masyarakat,” ungkap Irfan. Aspek keterwakilan seperti ini membangun rasa memiliki warga Kamal Muara, yang berpengaruh pada tingkat partisipasi dan kepercayaan tinggi dari masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan FKW pada waktu-waktu berikutnya.
Begitu diresmikan keberadaannya, FKW langsung disodori peran pemantauan proyek Padat Karya. Proyek ini adalah bagian dari program Jaring Pengaman Sosial (JPS) digulirkan oleh pemerintah pusat di wilayah-wilayah miskin seluruh Indonesia, termasuk juga di Kamal Muara.

Pada rentang tahun 1998-1999, secara nasional pemerintah menyalurkan dana Padat Karya senilai Rp 2,1 trilyun dari total dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebesar Rp 9,3 trilyun yang dipasok dari bantuan Bank Dunia. Program ini ditujukan pada kantung-kantung masyarakat miskin yang jumlahnya diperkirakan melonjak hingga 40% dari angka di tahun 1997, menjadi 80 juta jiwa pada tahun 1998. Untuk wilayah Jakarta Utara saja, dikucurkan tak kurang dari Rp 23 milyar untuk proyek Padat Karya.

Padat Karya dimaksudkan untuk meringankan beban masyarakat akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan dari tahun 1997, caranya antara lain dengan memobilisasi masyarakat miskin dalam pekerjaan-pekerjaan masal terutama dalam bidang pekerjaan umum. Dari pekerjaan itu mereka mendapatkan upah dalam bentuk uang tunai atau bahan makanan pokok. Program inilah yang dijadikan entry point kerja pemantauan FKW.

“Sebelum JPS berjalan kita mengundang pengelola program untuk menjelaskan mekanisme penyaluran bantuan. Menurut mereka, kompensasi bagi mereka yang bekerja selama sekian jam adalah bantuan sekian kilo beras. Ditegaskan juga oleh mereka bahwa tidak ada pungutan sama sekali, poin itu yang kemudian kita garisbawahi,” kata Mustari, bendaharawan FKW.

Namun pada prakteknya, setelah program berjalan tiga bulan ternyata muncul pungutan untuk pengambilan beras. Jumlahnya memang tidak besar, hanya sekitar Rp 1000 hingga Rp 2000. “Tapi kalau dikalikan ratusan orang dan dilakukan setiap minggu, kan besar jumlahnya,” lanjut Mustari. “Kasus ini kita konfirmasikan ke penanggungjawab di tingkat lokal, kenapa harus ada pungutan,” lanjutnya. Pertanyaan itu, menurut Mustari, tidak mendapat tanggapan dan kemudian diteruskan kepada Lurah Kamal Muara.

“Karena Lurah juga tidak segera memberi jawaban, kita merasa kesal. Kita memutuskan untuk mengirim surat ke USAID yang jadi lembaga donornya waktu itu,” timpal Ismail, salah seorang pegiat FKW. Beberapa waktu kemudian program bantuan itu dihentikan, tanpa ada informasi keberlanjutannya. “Sebenarnya masa proyek juga sudah hampir habis setelah 10 bulan berjalan. Mestinya kalau dievaluasi hasilnya bagus akan diteruskan, tetapi nyatanya tidak. Apakah itu karena laporan kami, tidak tahu juga,” tambah Ismail.

Rupanya, pengentian bantuan itu dikaitkan dengan laporan FKW. “Beberapa warga sempat memprotes FKW karena proyek dihentikan. Mereka menuding laporan FKW ke penyandang dana sebagai gara-garanya,” timpal Mustari.

***
Seiring berlangsungnya pemantauan operasionalisasi program pemerintah di tingkat lokal, muncul pemikiran untuk mengembangkan peran FKW lebih jauh lagi. Yakni sebagai wadah pemberdayaan serta simpul informasi dan komunikasi di tingkat lokal. Pemikiran ini didorong adanya kebutuhan untuk menyebarluaskan hasil pemantauan agar diketahui masyarakat luas.

Dengan merujuk pengalaman komunitas Timbulharjo, Bantul, Yogyakarta, yang berhasil mengembangkan media komunikasi lokal dalam bentuk buletin dan radio komunitas, pada tahun 2000 FKW merintis munculnya Buletin Kamal Muara. Sayangnya Buletin Kamal tidak berumur lama karena pengelolanya berguguran satu demi satu. “Ada yang bekerja, ada juga yang kuliah. Kita kan tidak bisa memaksa mereka untuk bertahan di sini karena keterlibatan mereka sifatnya sukarela,” ujar Irfan.

Menyusul mandeknya Buletin Kamal Muara, FKW merintis pendirian Radio Komunitas Kamal Muara yang mulai mengudara pada pertengahan tahun 2000 di frekuensi FM 107.7 MHz. Radio yang menelan dana sekitar Rp 2 juta untuk pembelian peralatan ini disiarkan dari salah satu ruangan di kantor kepala Desa Kamal Muara.

Sebagai media komunitas yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan informasi dan komunikasi warga setempat, jam-jam siaran Radio Kamal Muara disesuaikan dengan aktifitas warga yang sebagian besar menjadi nelayan. Siaran radio diudarakan mulai pukul 16.00-24.00, ketika sebagian besar warga Kamal Muara tengah mencari nafkah di laut.

Ragam acaranya pun mencerminkan demografi pendengarnya. Rubrik pemutaran lagu-lagu Betawi, Jawa, Bugis dan Sunda di putar dengan jadwal harian yang berbeda. “Penduduk Kamal Muara memang beragam latar belakangnya, karena itu kami sebisa mungkin mengakomodasi kebutuhan informasi maupun hiburan mereka,” terang Irfan.

Siaran-siaran Radio Kamal Muara juga mencakup aktifitas FKW, termasuk saat merancang pemetaan partisipatif guna mengenali permasalahan, potensi, dan kebutuhan warga di wilayah Kamal Muara. Proses tersebut melibatkan warga sebagai subyek aktif untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang diangap sebagai potensi ataupun ancaman di lingkungan mereka, hasilnya kemudian dirangkum ke dalam sejumlah rekomendasi, antara lain; pengadaan sumur bor atau sumber air bersih, pengadaan MCK umum, pengadaan saluran air yang saling berhubungan, pengadaan tempat pembuangan sampah dan pengadaan alat-alat untuk melaut.

Untuk mewujudkan rekomendasi warga, salah satu langkah yang ditempuh FKW adalah membentuk Yayasan Heksa Tunggal (YHT) yang berperan sebagai income center (sumber dana). Alasannya, FKW telah disepakati sebagai lembaga yang tidak berbadan hukum sehingga tidak bisa leluasa mencari dana, baik dari lembaga donor, pemerintah maupun aktifitas-aktifitas ekonomi mandiri. Di sisi lain aktifitas FKW juga membutuhkan suntikan finansial untuk menjalankan aktifitas lembaga.

“Kami tidak mungkin menggantungkan diri pada subsidi pemerintah desa, apalagi membebani masyarakat dengan iuran,” cetus Mustari. Dalam perannya sebagai pendukug pendanaan FKW, Yayasan kerap menjadi pelaksana pokok program-program forum. Misalnya dalam memperjuangkan penyediaan fasilitas air bersih untuk warga.

Mempermudah akses air bersih memang menjadi salah satu prioritas FKW. Disamping permasalahan air sumur galian yang terintrusi air laut sehingga rasanya asin, ada tengara dari kalangan kesehatan yang menyebutkan 67% sumur di Jakarta, terutama di pemukiman-pemukiman padat dengan pola tidak teratur dan berdekatan dengan kawasan industri, sudah terpapar bakteri coliform dan fecal coli. Bakteri penyebab diare, sakit perut, muntah, dan mulas-mulas ini biasanya berasal dari air buangan rumah tangga, sungai, atau septic tank.

Upaya ini baru mendapat titik terang pada tahun 2002. Melalui salah seorang aktifis SMERU, FKW mendapatkan kontak seorang pejabat di kantor Kedutaan Besar Jepang yang bersedia melantarkan proposal permohonan bantuan yang ditujukan kepada pemerintah Jepang. Atas nama Yayasan Heksa Tunggal, proposal permohonan dana pengadaan sumur bor pun dilayangkan.

Namun demikian proses ini tidak secepat membalik telapak tangan, karena warga harus menunggu hampir dua tahun sebelum terealisasi. “Permohonan bantuan sudah kami ajukan pada awal tahun 2002, baru pada bulan Desember 2003 bantuan itu datang,” kisah Irfan. Ketika bantuan peralatan sumur bor tersebut akhirnya benar-benar terealisasi, sontak warga Kamal Muara tersiram semangat baru. Dari waktu ke waktu, proses realisasi bantuan ini diudarakan melalui siaran radio Kamal Muara.

Pemerintah Jepang mengucurkan paket bantuan senilai AS$ 27.850 (dengan kurs rupiah saat itu, jumlahnya setara dengan Rp 227.538.000) untuk pengadaan enam titik sumur bor yang diperhitungkan mampu mencukupi kebutuhan air bersih sekitar 300 rumah tangga. Jika setiap rumah tangga terdiri atas lima jiwa, maka bantuan tersebut akan sekurangnya akan melayani 1500 jiwa atau 25% dari seluruh penduduk Kamal Muara.

“Tetapi di lapangan perhitungannya ternyata lain. Dengan daya 1,5 PK, setiap mesin yang kita pakai maksimal melayani 30-40 rumah. Lebih dari itu tidak bisa optimal, yang paling bagus itu kalau setiap satu mesin hanya melayani 30 rumah saja,” ujar Irfan. Dengan daya layanan sebesar itu, diperkirakan seperlima dari populasi Kamal Muara bisa terlayani.

Perhitungan seperlima populasi diperoleh dari perkiraan setiap titik sumur bor bisa melayani hingga 40 rumah yang diasumsikan ditinggali 5 anggota keluarga. “Jadi setiap sumur mencukupi kebutuhan 5 anggota keluarga di 40 rumah tangga, totalnya 200 orang. Jumlah ini dikalikan dengan 6 sumur bor, hasilnya 1200 orang atau baru sekitar 20% dari total penduduk Kamal Muara,” terang Irfan.

Untuk menentukan lokasi penempatan sumur bor, dilakukan FGD dengan melibatkan wakil-wakil masyarakat. Dalam forum ini warga mendiskusikan titik sumur bor berdasar prioritas-prioritas persebaran pemukiman dan penduduk dengan tingkat kebutuhan tinggi namun kurang mampu secara ekonomi, lokasi sumur bor lain yang sudah ada sebelumnya, dan pertimbangan teknis menyangkut lokasi.

“Kita mencari lokasi yang terletak jauh dari pantai dan sungai untuk menghindari intrusi air laut dan air tercemar. Sumur kita tempatkan di halaman rumah warga yang telah menyanggupi untuk mengoperasikan mesin sumur bor,” ujar Irfan.

Awal Januari 2004, air bersih yang yang lebih mudah dan murah dapat diakses masyarakat mulai mengucur di Kamal Muara. Sesuai kesepakatan, biaya pengelolaannya diperoleh dari iuran masyarakat pengguna layanan yang diserahkan kepada Yayasan Heksa Tunggal sebagai pengelola. Untuk menggunakan layanan ini, setiap rumah tangga dibebani biaya rata-rata Rp 20-30 ribu per bulan.

“Petugas pelaksananya adalah pemilik lahan yang ditempati sumur bor. Dia memperoleh jatah 50% dari pemasukan bersih,” terang Irfan. Sisanya, 30% untuk Yayasan Heksa Tunggal dan Forum Warga, 10% untuk kas RT/RW dan 10% untuk biaya overhead alias cadangan.

“Sekilas cara pembagian ini terlihat ribet, tetapi sebenarnya tidak. Karena masing-masing pihak sudah sepakat dan mengetahui kalau pengelolaan sumur ini bukan untuk mengeruk keuntungan,” ungkap Irfan. ”Lagi pula, tarifnya jauh lebih murah dibanding sumur bor milik pribadi yang memungut ongkos hingga Rp 80 ribu per bulan,” lanjutnya. Di wilayah Kamal Muara, setidaknya terdapat 3 sumur bor lainnya yang diusahakan oleh warga.

Irfan menambahkan, pada awal pengoperasian beberapa pegelola sumur bor yang telah beroperasi sebelumnya mempermasalahkan tingkat tarif yang dinilai merusak harga dan merebut pelanggan mereka. “Setelah kita jelaskan bahwa tujuan pengadaan sumur ini untuk kepentingan warga, bukan untuk mencari keuntungan, mereka mau mengerti,” kata Irfan.

“Yang susah malah meyakinkan masyarakat pengguna layanan. Mereka menggangap semua bentuk bantuan itu gratis, jadi semestinya pengelola tidak memungut bayaran,” tambah Irfan. “Ini gara-gara masyarakat terlalu sering menerima bantuan yang sifatnya tidak produktif. Akibatnya mereka malah kehilangan kemandirian, tergantung pada suntikan dana terus,” lanjutnya.

“Sekarang setiap ada lembaga yang membawa dana masuk ke Kamal, FKW selalu memberikan masukan. Misalnya kalau memberikan bantuan jangan yang gratis-gratis, karena malah akan membodohi dan merusak mentalitas masyarakat. Buktinya, sekarang nilai kerja bakti menjadi luntur, sedikit-sedikit harus ada imbalannya,” imbuh Irfan.

****
Saat ini, enam sumur bor yang dioperasikan telah penuh daya maksimal layanannya. Sedangkan permintaan oleh warga untuk berlangganan layanan ini masih berdatangan. FKW pun mulai memikirkan langkah-langkah untuk menambah jumlah sumur bor demi memperluas layanan penyediaan air bersih.

“Setelah berjalan dua tahun, kita pernah mengirimkan proposal pengadaan sumur bor tambahan ke kedutaan besar Jepang tetapi tidak lolos seleksi. Sekarang sedang kita coba dengan lembaga lain, soalnya kalau diusahakan dengan swadaya masih berat,” jelas Mustari. Ia memperkirakan setiap titik sumur bor yang siap pakai membutuhkan dana sekurangnya Rp 35-40 juta. “Itu pun belum termasuk biaya tanah atau sewa lokasi,” lanjutnya.

Dengan jumlah itu, pengurus FKM memandang dukungan dana dari funding sebagai pilihan paling realistis. “Kalau misalnya mau dibiayai sendiri oleh warga, kita masih ragu. Untuk membayar bea air bulanan yang terhitung murah saja masih sering terlambat, apalagi jika bayarnya lebih besar lagi,” kata Mustari. Alhasil, rencana ini pun masih belum bisa diwujudkan.

Menimpali Mustari, Irfan menyinggung munculnya perdebatan di tengah masyarakat menyoal sumber pendanaan dari funding. “Ada yang menilai kita menjual Kamal Muara ketika meminta bantuan dari funding. Padahal yang kita lakukan kemarin untuk mendapatkan bantuan sumur bor juga sama. Apakah itu menjual Kamal Muara?,” kata Irfan dengan nada tanya. “Sebenarnya tergantung tujuan kita kan, kalau untuk kepentingan masyarakat banyak apa salahnya,” lanjutnya.

Meskipun masih tergantung pada dukungan funding, untuk program-program tertentu pendanaan diupayakan secara mandiri. Melalui Yayasan Heksa Tunggal dirintis beberapa unit-unit ekonomi mandiri yang otonom. “Tidak menghasilkan pemasukan untuk yayasan juga tidak apa-apa, asalkan mampu menghidupi aktifitas mereka sendiri tanpa membebani keuangan yayasan,” kata Mustari.

Radio Kamal Muara adalah salah satunya. Pemasukan radio dari penjualan kartu atensi setidaknya cukup untuk menutup biaya listrik bulanan tanpa tergantung dukungan keuangan dari yayasan.

Belakangan dikembangkan pula program kursus bahasa asing, yakni Bahasa Inggris dan Bahasa Arab. “Memang belum banyak mendatangkan uang karena biaya kursus sebulan hanya Rp 15 ribu sampai Rp 20 ribu, yang penting ada kontribusi aktifnya di masyarakat,” lanjut Mustari. Puluhan warga kini bergabung dalam program yang dijalankan dua kali dalam seminggu itu.

Alasan kemandirian dan kontribusi sosial pulalah yang mendorong mereka untuk meneruskan pengelolaan Taman Kanak-kanak (TK) Mutiara. TK ini bermula dari kerjasama dengan Yayasan Kusuma Multi dalam proyek penyediaan makanan tambahan dan taman bermain bagi anak-anak Kamal Muara. Ketika program tersebut berakhir pada tahun 2001, warga memutuskan untuk meneruskannya secara mendiri.

“Biaya pendidikan di TK ini hanya Rp 15 ribu per bulan. Di Jakarta mana ada TK semurah ini, bahkan untuk menutup biaya operasional pun belum mencukupi,” tambah Mustari. Ujaran Mustari ditimpali oleh Agang HS, pemegang kunci bagian pendidikan YHT. “Kebetulan FKW juga memiliki gugus pendidikan. Selain itu di Kamal Muara juga belum ada TK, sehingga para ibu harus buang ongkos jauh-jauh ke Tegal Alur untuk menyekolahkan anak mereka,” katanya.

Agang menyebutkan pada saat dibuka, 31 anak terdaftar menjadi siswa. Tahun berikutnya naik menjadi 35 siswa. “Itu pun kami sudah menolak belasan siswa lainnya, soalnya daya tampung maksimal memang baru 35 kursi,” terang Agang. TK ini juga dijalankan dengan prinsip sukarela. Dua guru dan seorang kepala sekolahnya tidak mendapat bayaran sama sekali.

Peran pemantauan dan advokasi pun tak lantas ditanggalkan oleh FKW. Salah satunya ketika digulirkan skenario penataan kawasan sepanjang pantai utara Jakarta oleh Pemerintah DKI Jakarta. Salah satunya adalah dengan mengembangkan perumahan layak huni bagi komunitas nelayan. Namun rancana ini tidak banyak melibatkan masyarakat, hanya dalam tahap-tahap awal pelaksanaannya saja.

“Malah konsultan yang melakukan assesment terungkap telah melakukan manipulasi data. Dia melaporkan telah mengadakan FGD dengan masyarakat, tetapi setalah kita telisik ternyata data itu fiktif,” kisah Irfan. Lantas konsultan baru pun dikirimkan untuk melakukan pendekatan ulang dengan warga Kamal Muara. Kali ini konsep rumah susun yang menjadi desain dasar pemukiman nelayan dan sistem pembayaran sewa kontrak ditolak oleh warga.

Alasan yang mendasari penolakan masyarakat pada tawaran bentuk rumah susun memang logis, yakni bentuk rumah susun akan merepotkan aktifitas mereka. “Mereka punya peralatan yang harus disimpan di dalam rumah, bagaimana mengangkutnya? Kecuali memang disediakan lift, beda lagi kasusnya,” imbuhnya.

“Kita kemudian mengusulkan konsep penataan versi masyarakat, tapi belum sampai dalam bentuk maket segala karena keterbatasan ahli dan biaya,” ungkap Irfan. Konsep penataan kawasan versi warga memang masih digambarkan dalam bentuk sketsa-sketsa sederhana.

Selain mengkritisi masalah fisik bangunan, FKW juga mengusulkan sistem pembayaran yang tidak memberatkan warga. Mustari mencontohkan jika warga mendapat ganti rugi relokasi sebesar Rp 10 juta, sedangkan rumah yang dibangun oleh pemerintah harganya mencapai Rp 50 juta, maka uang ganti rugi tadi disertakan sebagai uang muka. “Sisanya dicicil berdasar kemampuan atau ditentukan berdasar rembuk dengan masyarakat,” kata Mustari. Pada tahap inilah tawar menawar masih menemui jalan buntu.

Mustari menambahkan bahwa rencana pengembangan kawasan wisata Kamal Muara itu belum dimasukkan dalam anggaran belanja daerah tahun 2005 lalu. “Kemungkinannya ditunda dulu, tapi mungkin nanti ada kemungkinan dipaksakan dengan tameng Peraturan Presiden nomor 36 (tahun 2005—red) yang diajukan presiden. Bisa lemah posisi kita, tapi terserah mereka saja kalau sudah begitu,” katanya pasrah. Sampai saat ini, laporan yang djanjikan oleh pihak konsultan kepada FKW juga belum jelas rimbanya.

Seperti halnya ketika menunggu kucuran dana untuk pengadaan sumur bor, kali ini warga Kamal Muara pun hanya bisa menanti.

One thought on “Ketika Air Mengucur di Kamal Muara”

  1. PT.Bio Eco Lestari bergerak di bidang mikroba pengurai dengan nama Bio-Systems Corporation USA Product. untuk keterangan lebih jelas dapat menghubungi oki firman Tel 021-5869669, Hp 0818-969682

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s