Media dari, oleh dan untuk komunitas

“Ssst. Mas wartawannya sudah datang..,” Awalnya jengah juga mendengar celetukan demikian. Apalagi yang mengatakan beberapa warga yang telah lanjut usia, dan dengan keseriusan seperti menghadapi wartawan dari penerbitan besar. Untuk warga desa, dengan hanya membawa kamera pocket dan notes kecil, mereka sudah menyebut kami “wartawan”. Padahal kami bukanlah pewarta dari Tempo atau Kompas, apalagi majalah Time. Kami pemburu berita dari sebuah buletin kecil kelas kampung yang bernama Cakruk.

Media komunitas, barangkali istilah tersebut yang bakal diterakan pada Cakruk oleh para pemerhati penerbitan. Secara sederhana istilah tersebut bisa didefinisikan sebagai media dari, oleh dan untuk suatu komunitas. Bentuknya bisa beragam, mulai dari buletin, tabloid, stasiun radio dan bahkan stasiun televisi! Memang sejak reformasi, ratusan media bermunculan di Indonesia yang memanfaatkan momentum euforia itu. Tapi sementara itu tersebar pula sebuah pandangan bahwa perubahan lebih bermanfaat jika dilakukan dari lingkungan yang paling dekat, yaitu tempat tinggal kita sendiri. Dari pandangan inilah kemudian muncul media-media sederhana yang kemudian disebut media komunitas. Cakruk hanya salah satu yang kemunculannya terinspirasi dari cara pandang ini. Sebelumnya telah hadir media komunitas Entho Cothot di Temanggung, Angkringan di Timbulharjo, Bantul, Pasekan Pos di Boyolali, Buletin Kamal di Jakarta dan beberapa yang muncul belakangan seperti Warta Tugu di Yogyakarta.

Bersama lima teman dari desa yang sama, Cakruk diterbitkan agar warga desa kami punya wadah untuk menyampaikan pikirannya. Dari masalah seserius sidang istimewa MPR atau sekedar guyonan khas desa. Impian kami saat itu, setidaknya 13.000 jiwa dari desa kami, Triharjo, Sleman, Jogjakarta, tidak hanya menjadi penyantap berita, tapi juga pembuat berita.

Berlabel “Dwi-mingguan Berita Masyarakat Triharjo”, Cakruk terbit perdana pada tanggal 28 Oktober 2001. Sebagaimana kebanyakan media komunitas lainnya, penampilan Cakruk relatif sederhana dengan format kertas HVS ukuran A3 dilipat dua dan perwajahan hitam putih, buletin setebal 8 halaman ini kami banderol dengan harga eceran Rp. 800,- setiap eksemplar. Untuk berlangganan, setiap bulan hanya Rp. 1.500,. Itupun sudah kami antar sampai rumah. Selain itu, sedikitnya terdapat tujuh tempat—kami menyebutnya outlet– dimana warga bisa membeli Cakruk secara eceran.

Untuk memperkenalkan Cakruk, sempat dibuat sebuah terbitan contoh—dummy—yang kemudian ditempelkannya di sekitar 50 pos ronda yang ada di Triharjo. Pada Cakruk edisi pertama kami menurunkan laporan utama mengenai proses pencalonan dan pemilihan anggota BPD (Badan Perwakilan Desa)—lembaga serupa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tingkat desa—yang kabarnya diwarnai praktek politik uang. Dan ternyata laporan utama ini cukup menggegerkan warga desa Triharjo.

*****

Dana! Merupakan salah satu kebutuhan utama ketika kami memulai media komunitas ini. Akhirnya untuk mendanai penerbitan edisi awal, lima orang pengelola Cakruk sepakat untuk bantingan—mengumpulkan uang secara sukarela—masing-masing sebesar Rp. 20.000,- Dari sana terkumpul sejumlah Rp. 100 ribu saja. Jauh dari mencukupi untuk biaya cetak dan pengeluaran operasional lainnya. Kemudian kami cukup beruntung karena ada seorang pengusaha muda yang bersedia menanggung seluruh ongkos cetak dengan kualitas yang lebih baik. Keinginan dia mendanai bisa jadi karena profil dan fotonya ketika bersalaman dengan Megawati kami muat di salah satu rubrik Cakruk. Tapi entahlah, yang pasti dia mau membantu. Lalu Untuk edisi-edisi selanjutnya, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman, yang kebetulan berasal dari Triharjo, bersedia untuk menutup biaya cetak sampai edisi kelima. Lucunya, akibat dukungan dana tersebut sempat beredar kabar miring yang menuduh Cakruk menjadi corong Partai Amanat Nasional (PAN) cabang setempat. Gara-garanya sederhana, sang penyandang dana adalah wakil rakyat dari partai tersebut sementara persaingan antar aktifis partai politik di desa kami memang tengah menghangat. Rupanya mereka sibuk saling berebut pengaruh seiring digelarnya bursa pencalonan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) di Triharjo.

Media komunitas seperti Cakruk memang seringkali dicurigai oleh aparat desa karena isinya kerap mengkritisi kinerja mereka. Hal yang sama juga terjadi pada media komunitas lain seperti Angkringan. Misalnya ada sebuah surat pembaca dari warga yang mengungkapkan penyesalannya pada orang kelurahan yang sempat ketahuan sedang main judi di kantornya. Kemudian Angkringan juga sempat meneliti penyaluran dana Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) sebesar Rp. 205 juta. Media Angkringan secara kritis menyoroti proses distribusi dana tersebut dengan membeberkan data yang ada. Ternyata ada oknum desa yang telah menaikkan bunga hingga 5%, padahal menurut aturannya warga hanya dibebani 1,5%. Tentu saja berita semacam ini membuat marah aparat desa. Tapi apa yang mau mereka lakukan jika warga desa mendukung media tersebut.

Bagi warga desa Timbulharjo, Angkringan kemudian menjadi media yang ditunggu-tunggu karena beritanya langsung berhubungan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Seperti juga media Cakruk, Angkringan pun awalnya didanai oleh pengelolanya sendiri. Biaya operasional selanjutnya lebih banyak ditopang oleh pemasukan dari para pelanggan. Kemudian saat mereka memperoleh penghargaan ISAI Award sebagai media alternatif terbaik, Angkringan melebarkan sayapnya ke media radio. “Seingat saya, jumlahnya sekitar Rp. 2 juta. Tapi yang terpakai untuk membuat radio hanya sekitar Rp. 300.000,- saja,” kenang Sarjiman, yang jengah disebut sebagai direktur Radio Angkringan FM dan meminta ditulis sebagai “ketua” saja. Selain itu, untuk menutup biaya operasional harian kru Angkringan FM menyediakan kartu ucapan seharga Rp. 200,- “Terkadang dalam satu hari bisa laku lebih dari 100 lembar, lho,” aku Sarjiman lebih lanjut.

Bila kartu ucapan menjadi pemasukan utama Angkringan FM, biaya operasional Cakruk lebih banyak ditopang dari hasil penjualan ruang untuk iklan dan jumlah eksemplar yang laku. Saya dan teman-teman sempat terheran-heran melihat antusiasme warga Triharjo untuk memasang iklan di Cakruk. Mulai orang menawarkan mobil, motor, HP sampai layanan telemarketing sembilan bahan pokok, atau sekedar kirim ucapan lewat iklan baris, bahkan ada pula yang bersedia menunggu untuk dimuat di edisi berikutnya ketika ruang iklan habis. “Siapa tahu jadi penglaris,” canda seorang pemasang iklan suatu kali.

Kami pun tak habis pikir, karena tiras Cakruk hanya 500 eksemplar, itupun paling banyak terjual separohnya. Sedikitnya kami memperoleh Rp. 30.000,- dari iklan di setiap edisi, jumlah yang sangat kecil dalam ukuran penerbitan mapan. “Bagi kami lumayanlah, bisa untuk beli makanan kecil dan kopi buat suguhan rapat redaksi,” ujar Sutrisno, pemegang jabatan redaksi di Cakruk. Antusiasme warga inilah yang selalu menghangatkan semangat kami.

*****

Meskipun media komunitas terus bertumbuhan bak jamur di musim hujan, sarana publik yang sering disebut sebagai corong komunitas ini rentan dihinggapi “penyakit” malas terbit atau mengudara. Tidak sedikit buletin atau radio warga yang telah bertahun-tahun mengunjungi publiknya, tiba-tiba menghilang begitu saja.

Buletin Angkringan, sebagai misal, sejak awal tahun 2000 rajin mengunjungi warga Timbulharjo setiap dua minggu sekali, tetapi hingga kini telah absen terbit selama berbulan-bulan. Demikian juga siaran radionya, perangkat siar Angkringan FM kini teronggok sejak dua bulan yang lalu. “Antenenya rusak, jadi gelombangnya sering berpindah-pindah sendiri. Malah akhir-akhir ini gelombangnya hilang sama sekali,” keluh Sarjiman. “Sekarang kami sedang mengumpulkan uang untuk biaya perbaikan. Sekalian mempersiapkan kepindahan stasiun ke balai desa,” lanjutnya.

Cakruk pun juga terjangkiti penyakit serupa, sehingga sampai saat ini nafasnya terhenti sampai edisi kelima. Walhasil, di kalangan warga sempat muncul olok-olok “buletin berkala” untuk menyebut Cakruk. Artinya kala-kala (terkadang) terbit, kala-kala berhenti. Nasib yang kurang lebih sama juga dialami oleh buletin Fokkal, Kalibaru dan buletin Berwarna, Bandung, dan juga beberapa media komunitas di tempat lain. “Tidak ada duit”. Atau “Sedang sibuk nih”, seringkali menjadi jawaban yang sering disodorkan oleh pengelola media komunitas menyoal berhentinya penerbitan atau siaran media mereka. Selain itu rasa jenuh, keterbatasan kemampuan pengelola, munculnya permasalahan teknis dan menurunnya minat warga untuk mendapatkan informasi, juga diakui mempengaruhi siklus aktifitas media komunitas.

Kalaupun mampu melewati kendala di atas, masih ada hambatan lain yang kerap merepotkan langkah media komunitas. Yakni masalah perijinan. Nasir dari Angkringan mengisahkan pada awal penerbitannya, buletinnya pernah dipertanyakan ijin terbitnya oleh perangkat desa Timbulharjo. “Untuk mensiasatinya, pada penerbitan selanjutnya kami mencantumkan pasal 4 dari Undang-undang no. 40/1999 tentang Pers”, ungkapnya. “Rupanya cara ini cukup ampuh, buktinya setelah itu tidak ada lagi yang mempermasalahkan keabsahan media kami,“ tambah Nasir bersyukur.

Saat menerbitkan Cakruk, kami memutuskan untuk mengekor kiat yang dijalankan redaksi Angkringan itu. Pada boks tersendiri pada bagian bawah halaman pertama, kami mencantumkan bunyi pasal 4 UU no. 40/1999 yang dikutip secara penuh. Meski demikian, pertanyaan yang mempermasalahkan ijin terbit masih saja terdengar, terutama dari perangkat pemerintahan desa. Biasanya mereka menanyakan, “ini SIUPP-nya mana?” Ya, kami katakan “Belum pernah baca UU Pers yang baru ya pak?” Kemudian saya sodori foto kopian UU Pers yang selalu saya bawa.

Kendatipun cukup ampuh, kiat menghindar yang sama tidak bisa diterapkan pada penyiaran komunitas. Mereka masih sulit berkelit dari operasi penertiban—biasa diistilahkan sweeping—yang dilakukan oleh aparat pemerintah pada radio atau televisi komunitas. Tindakan tersebut tak jarang berakhir dengan disitanya perangkat siaran. “Selain dituding radio gelap karena tidak memiliki ijin siaran, seorang rekan di Bandung pernah diancam aparat bisa dipenjara lima tahun kalau ketahuan siaran lagi,” ungkap Sarjiman dengan nada prihatin. Dia juga menceriterakan pada akhir tahun lalu, Eskape TV, sebuah televisi warga di kota Banyuwangi bernasib sial ditutup aparat dengan alasan yang sama.

“Tahun ini, barangkali menjadi momentum yang tepat untuk merebut pengakuan legal untuk penyiaran komunitas,” ujar Sarjiman. Harapan Sarjiman diiyalan oleh Imam Prakoso. “DPR sudah mencoba merancang UU, tapi sayangnya, pemerintah mengisyaratkan menolak usulan DPR itu. Alasannya, peran tersebut masih bisa dipenuhi oleh dua lembaga penyiaran lain, pemborosan spektrum frekuensi, dan dikuatirkan akan menjadi pemicu konflik bernuansa Suku, Agama dan Ras (SARA),” sesal direktur jaringan dari Combine Resource Institution (CRI) ini. CRI adalah sebuah lembaga yang mendukung penguatan masyarakat melalui demokratisasi informasi.

*******
Acap kali, sebuah media komunitas yang baru merintis, kebingungan soal peran mereka sendiri di tengah masayrakatnya. “Sebenarnya ada banyak peran yang bisa dimainkan oleh sebuah media komunitas, entah sekedar sebagai media hiburan atau media informasi. Bisa juga menjadi perangkat kontrol pemerintahan desa. “Istilah kerennya, menjadi ‘watch dog’,” kata Imam Prakoso. Komentar Imam diangguki oleh Nasir, yang kemudian menambahkan bahwa selama ini terjadi kesenjangan penyajian informasi yang demikian akut. “Kalau presiden korupsi, ada media nasional yang memberitakan. Jika gubernur atau bupati korupsi, masih ada media daerah yang meliput. Tapi kalau seorang lurah menyelewengkan jabatan, siapa yang akan memberitakan?” tegasnya mencontohkan. Pada titik inilah, menurut Nasir, sebuah media komunitas akan menemukan ruang perannya.

Di lain sisi, selama ini hak masyarakat untuk menikmati informasi belum terpenuhi secara layak. Dalam salah satu pernyataannya di media cetak nasional, Hinca P. Pandjaitan, direktur eksekutif Indonesia Media Law and Policy Center (IMPLC), memperkirakan jumlah lembaga penyiaran yang ada di Indonesia belum berimbang dengan jumlah penduduk. “Idealnya terdapat minimal seribu stasiun teve dan sepuluh ribu stasiun radio untuk 200 juta penduduk Indonesia,” tegasnya. Sebuah jumlah yang tidak main-main dan muskil dipenuhi oleh negara tanpa partisipasi masyarakat. Jikalau media komunitas mampu mengisi peran tersebut, kenapa tidak? Yah, asal tidak di sweeping lagi saja…

2 thoughts on “Media dari, oleh dan untuk komunitas”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s