Lumbung Desa: Kearifan Pengelolaan Pangan yang Habis Dikerat Zaman

lumbung

Gambaran yang meperlihatkan para petani memanggul untaian padi menuju sebuah bangunan besar di pusat desa atau lumbung, telah menjadi potret klasik dunia pertanian dewasa ini. Kearifan lumbung semakin memudar. Padahal sistem lumbung bisa menjadi cara bertahan para petani dari krisis pangan, rentenir dan memenuhi kebutuhan benih.

Sistem lumbung sebagai pusat cadangan pangan, terutama di kawasan pedesaan, kini semakin sulit ditemukan. Sisa kearifan pengelolaan pangan itu terkikis oleh perubahan tuntutan hidup, dimana kepraktisan menjadi salah satu dasar perhitungan. Saat ini akses
perekonomian di pedesaan sudah cukup maju, sehingga kredit pedesaan dalam bentuk innatura mudah didapat dan banyak ragamnya. Keputusan pemerintah untuk mengambil alih fungsi lumbung dengan mendirikan BULOG, yang berperan sebagai “lumbung nasional”, semakin menyurutkan peran lumbung sebagai salah satu pengejawantahan kemandirian petani.

Namun, di beberapa daerah di tanah air sistem lumbung masih ada yang bertahan. Di tempat-tempat tersebut, lumbung dimaknai lebih dari sekedar bangunan fisik untuk menyimpan padi atau bahan natura lain. Pada beberapa latar budaya, lumbung memiliki signifikansi sosial yang cukup kental, bahkan dikeramatkan dan hanya dapat dimasuki atas kesepakatan adat. Di sisi lain, masih ada kalangan yang memaknainya secara konvensional sebagai lumbung paceklik atau lumbung pangan yang kegiatan utamanya adalah simpan pinjam dalam bentuk natura saja. Padahal sistem lumbung bisa dijadikan institusi ekonomi tingkat pedesaan yang juga menangani kredit petani, distribusi dan fungsi logistik yang cukup andal.

Ide Residen Cirebon
Ditilik dari sejarahnya, ide lumbung desa ternyata sudah berumur tak kurang dari seratus tahun tahun! Inisiatif untuk mengembangkan bangunan lumbung desa ini dimulai tahun 1902 oleh Messman, orang Belanda, yang saat itu menjabat sebagai Residen Cirebon dan Sumedang (Jabar). Gagasan tersebut dipantik oleh kekhawatiran Messman akan kemungkinan terjadinya kerawanan pangan di daerah yang dipimpinnya. Dalam pemikirannya, apabila para petani memiliki tabungan padi atau gabah maka pada masa-masa paceklik kebutuhan pangan mereka akan tetap tercukupi.

Ide Messman disambut positif oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, sehingga kemudian terdapat sebuah institusi khusus yang membina lumbung desa secara intensif ,yakni Dienst voor Volkscreditwiysen (Dinas Perkreditan Rakyat). Dinas tersebut bernaung di bawah Departemen Pemerintahan Dalam Negeri Pemerintah Hindia Belanda saat itu.

Sejarah terus bergulir dan membawa nusantara menjadi negeri merdeka. Namun gagasan Messman tetap memperoleh ruang untuk terus dijalankan. Malah keberadaan lumbung desa semakin berkembang seiring dikeluarkannya Inpres Bantuan Pembangunan Desa (Bangdes), pada tahun 1969. Lumbung desa, baik yang dibangun atas prakarsa dan swasembada desa maupun bantuan pemerintah, pesat bermunculan di berbagai pelosok dan banyak diantaranya masih bertahan hingga paruh awal tahun 1990-an. Berdasar catatan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa (Ditjen Bangdes) tahun 1993-1994 diketahui masih terdapat 12.655 lumbung desa yang terutama terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Madura.

Jauh sebelumnya, upaya pembinaan lumbung desa secara fungsional pernah dibakukan berdasar Surat Keputusan (SK) Mendagri No. 72/1981. SK tersebut merupakan tindak lanjut dari Keppres No 44 dan 45 Tahun 1974, yang telah disempurnakan dengan Keppres No 62 Tahun 1980. Pelaksanaan Keppres tahun 1974 itu diatur dalam Instruksi Mendagri No 33/1978 tentang Pembinaan Pengelolaan Usaha-usaha Perekonomian Desa.

Ketahanan Pangan
Lumbung dipandang sebagai model perangkat ketahanan pangan masyarakat desa yang cukup efektif. Akan tetapi seiring dengan masuknya model-model kelembagaan lain yang terlebih dahulu berkembang di daerah perkotaan, eksistensi lumbung desa makin menyurut. Daya tahan keberadaan lumbung desa sebetulnya terletak pada kehidupan sosial dan semangat gotong royong yang mendarah daging dalam masyarakat. Oleh karenanya pertumbuhan lumbung desa di Indonesia akan terpengaruh oleh adanya perubahan-perubahan perilaku yang terjadi di masyarakat.

Di beberapa daerah, lumbung desa juga dikenal sebagai lumbung paceklik, yang umumnya ditujukan untuk membantu mengatasi kerawanan pangan bila muncul paceklik, sebagai bank padi atau gabah dan membantu warga desa yang terkena musibah. Masyarakat yang menjadi anggota lumbung juga dibiasakan untuk hidup hemat dan suka menabung sekaligus juga belajar berkoperasi.

Lumbung desa didirikan karena kehidupan sosial ekonomi masyarakat bertumpu pada bidang pertanian. Sektor ini sangat dipengaruhi iklim. Bila suatu saat iklim tak mendukung, misalnya terjadi musim kemarau panjang, banjir, hama penyakit yang bisa menimbulkan rawan pangan, peranan lumbung desa sangat diharapkan untuk menopang kehidupan petani.

Tumbuhkan kearifan
Dalam buku petunjuk yang diterbitkan Ditjen Bangdes awal November 1992 disebutkan, modal lumbung desa beragam jenisnya. Modal awal dapat diperoleh dari penyisihan sebagian harta kekayaan desa yang dicantumkan dalam Anggaran Penerimaan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD). Bisa juga dari bantuan atau pinjaman dari pemerintah, sebagian dari keuntungan hasil usaha ekonomi desa yang jumlahnya ditentukan lewat keputusan LKMD, atau pinjaman dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain sebagainya.

Jadi, berdasarkan perolehan modal tersebut, fungsi lumbung desa bisa sebagai pengelola dan penyalur simpanan pangan dimusim paceklik ataupun ditingkatkan sebagai pengelola perkreditan bahan pangan.

Dari kajian yang dilakukan oleh PT Pusat Pengembangan Agribisnis (1994), pertimbangan dalam pemilihan pengadaan sarana lumbung desa menyangkut beberapa hal. Pertama, jenis sarana yang dibangun sendiri dengan usaha yang dikelola oleh lumbung desa tersebut. Kedua, lebih memanfaatkan barang modal/aset masyarakat yang tersedia yang dapat dimanfaatkan secara murah dan luwes. Ketiga, sesuai kemampuan permodalan lumbung desa dan jangka waktu kebutuhan. Keempat, sedapat mungkin sesuai dengan perhitungan kelayakan atau manfaat investasi yang akan dilakukan.

Mengaktifkan kembali sistem lumbung memang bukan perkara mudah. Pedoman atau petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang selama ini selalu bersifat top down, agaknya perlu direformasi. Kembalikan saja pada sistem di pedesaan. Petani mengelola sendiri atas musyawarah dan mufakat mereka, tanpa rekayasa dan berdasar kebutuhan faktual mereka. Dan biarkan kearifan pangan kembali tumbuh di kalangan petani.

(Infoniaga, April 2003)

One thought on “Lumbung Desa: Kearifan Pengelolaan Pangan yang Habis Dikerat Zaman”

  1. alhamdulillah, informasi yang menarik dan lebih dari cukup sebagai referensi. yg jelas, saya dan tim saat ini tengah kembangkan sistem lumbung desa. yg jelas lagi, modal sosial yg tumbuh secara kultural, banyak yang justru tumbang karena kebijakan pemerintah. inilah persoalan mendasar yang dihadapi bangsa ini. soal besar kita adalah KEBIJAKAN NEGARA.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s