sendaljepit

“Animals don’t talk, because they don’t lie” (seorang penjaja seks dalam film Breaking and Entering karya Anthony Minghella).

Siapa belum pernah berbohong? Pasti Anda sedang berpura-pura jika mengacungkan jari. Dalam kadar seminimal apapun, bahkan mungkin para nabi, sekali waktu pasti pernah mengucapkan kebohongan. Entah dengan tujuan lurus, atau sebaliknya.

Lantas, kenapa orang berbohong? Merujuk judul di atas, tentunya bukan karena orang–manusia–bukanlah hewan. Meski, para biolog memandang manusia adalah juga hewan,hanya saja ia dilengkapi atribut bisa berpikir alias thinking animal. Tetapi, justru atribut yang “hanya” inilah yang menjadi batas tegas yang mana manusia, yang mana hewan. Agaknya dengan kemampuan berpikir inilah, plus kemampuan berbahasa tentunya, manusia menjadikan bohong bagian dari hidupnya.

Sejarah mencatat kebohongan demi kebohongan terlampir pada peradaban yang bersulih. Kitab-kitab suci samawi menyebutkan Khabil (Cain) berbohong kepada Adam, bahwa Habil (Abel) minggat. Padahal jasad Habil dikuburnya setelah terbunuh saat mereka bersengketa memerebutkan seorang wanita. Mungkin inilah kebohongan kedua di dunia, dalam konteks keagamaan, setelah bujuk rayu iblis pada Adam dan Hawa untuk menyantap buah larangan di surga.

Masih dari kisah kitab suci, karena rasa iri atas timpangnya distribusi kasih sayang sang ayah, Ayub, saudara-saudara Yusuf meninggalkannya terperangkap di dalam sumur tengah gurun. Pada Ayub, suadara-saudara Yusuf mengisahkan cerita bohong bahwa adik mereka ditahan oleh prajurit kerajaan karena kedapatan mengutil alat timbang milik pedagang di pasar ibukota. Kebohongan mereka menghancurkan hati dan membutakan mata Ayub.

Pada konteks yang lebih baru, pada 1960-an, keberhasilan Apollo 11 mendarat di bulan memantapkan dominasi Amerika Serikat di dunia dalam bidang teknologi dan kompetisi luar angkasa. Namun, beberapa tahun lalu, orang terperangah ketika diulik kemungkinan pendaratan di bulan itu hanya isapan jempol saja. Tak hanya dalam bidang teknologi, Amerika Serikat dicatat sering menyebarkan kabar dusta sebagai dalih untuk berperang atau menutupi intensi imperialismenya.

James Bovard dalam tulisannya di Freedom Daily, memberikan beberapa ilustrasi. Tahun 1846, James K. Polk memicu perang Amerika melawan Meksiko dengan menyiarkan serangan pasukan Meksiko pada penjaga perbatasan AS. Belakangan, Abraham Lincoln mengecam bahwa aksi ini berpangkal dari informasi palsu. Pada 1945, Harry Truman mengibuli rakyat Amerika bahwa pasukan mereka menjatuhkan bom atom pada “pangkalan militer” di Hiroshima untuk meminimalkan korban sipil. Padahal ratusan ribu sipil meregang nyawa. Pemerintah AS menyortir foto-foto kerusakan dan korban di Hiroshima agar bukti kekejian bom atom tidak terpapar pada publik Amerika.

Belum lapuk dari ingatan kita aneksasi Iraq ke Kuwait pada 1990. Gorge Bush Sr.ikut gerah dan mengirimkan 500.000 tentara AS dengan dalih satelit mereka menangkap gerakan pasukan Iraq di perbatasan Arab Saudi, mengancam salah satu sumber minyak terkaya di dunia itu. Foto satelit itu tak pernah dirilis oleh Pentagon ke publik.

Sebuah harian Amerika, St. Petersburg Times membeli foto satelit dari Rusia yang merekam lokasi dan waktu yang sama dengan klaim Amerika dan mendapati gambar gurun yang kosong. Bush pun memperkaya alasan berperangnya dengan kesaksian seorang gadis Kuwait, yang belakangan terungkap berbohong, bahwa pasukan Iraq mencabuti selang-selang oksigen dari ratusan inkubator dan membiarkan ratusan bayi meregang nyawa. Cerita ini sering disitir Bush untuk mendulang dukungan kalangan konggres.

Satu dekade setelahnya, gliran Bush Junior mengobarkan perang pada Iraq. Kali ini alasan penguatnya adalah senjata pemusnah massal yang dikembangkan Iraq. Klaim ini belakangan juga tersingkap sebagai kebohongan. Namun Saddam Hussein dan ribuan rakyat Iraq, juga ribuan tentara AS, terlanjur tewas. Baghdad yang menyimpan bukti-bukti peradaban tinggi ribuan tahun lalu pun lantak.

Pada ranah yang lain, kebohongan pun meruak dalam bidang media. Tahun 1972, Clifford Irving diganjar hukuman 17 bulan penjara karena mengecoh penerbit besar McGraw-Hill. Ia memalsukan tulisan dan tanda tangan miliuner eksentrik Howard Hughes, menyaru sebagai si milliuner dengan merekam suaranya sendiri, dan menyatakan Hughes memintanya untuk menulis otobiografi. McGraw-Hill tertipu hampir US$ 1 juta, namun tipudaya Irving terkuak setelah Howard Hughes, yang bertahun-tahun menghilang dari publisitas, secara langsung membantahnya. Kisah Irving diangkat ke layar lebar dengan judul The Hoax (2006), dari buku berjudul sama karya Irving di tahun 1982.

Hampir sama, Stephen Glass, penulis muda cemerlang pada media terkemuka di AS, New Republic, memalsukan 27 artikel yang seolah hasil reportase brilian. Kisahnya pun diangkat menjadi film bertajuk Shattered Glass.

Isapan jempol, kabar burung, dusta, pura-pura, akting, lain di mulut lain di hati, hoax, prank, trick, scam, atau apapun istilahnya, sedikit banyak merujuk pada makna yang setara dengan bohong. Tetapi, kembali ke pertanyaan semula: kenapa orang berbohong?

Kejadian-kejadian diatas, sekian dari jutaan, bahkan mungkin miliaran kebohongan yang tercatat dalam sejarah manusia, mengungkap motif-motif kenapa orang berbohong. Pertama, untuk bertahan hidup. Kedua alasan ekonomi, bisa jadi karena kekurangan atau sebaliknya, keserakahan. Ketiga, demi kekuasaan atau kemegahan diri. Alasan ini kerap bertemali erat dengan alasan ekonomi. Keempat, untuk menyelamatkan muka, martabat, atau menutupi kebohongan sebelumnya. Kelima, mungkin, demi kebohongan itu sendiri. Apa lagi ya? Ada alasan lain yang bisa Anda tambahkan?

Sikap manusia atau masyarakat–diwujudkan dalam nilai atau norma–jelas terhadap praktik kebohongan: menganggapnya sebagai kejahatan. Namun berbeda dengan kejahatan lain, secara hukum kebohongan kerapkali hanya menjadi atribut untuk menutupi tindak jahat yang lain.

Kebohongan, bagaimanapun bentuknya, menggusarkan setiap peradaban. Berbagai cara dipakai untuk mengungkapnya, tak jarang dengan langkah-langkah konyol. Pada abad 12, pengadilan di Inggris menguji kejujuran tertuduh dengan menyuruhnya berjalan 9 langkah memanggul besi membara atau berjalan di atas 9 bajak membara.  Jika punggung atau kakinya terbakar, maka ia berbohong dan langsung digantung. Pengadilan lainnya menerapkan cara berbeda. Yakni dengan mengarungi tertuduh, kemudian menceburkannya ke danau. Jika karungnya terapung, orang itu berbohong sehingga layak digantung. Sebaliknya jika karung tenggelam, maka ia berkata benar. Cara-cara menggelikan ini dihapus pada tahun 1215.

Pada abad 16, mulai dipakai metode akal sehat. Yakni menggali kejujuran tertuduh dengan cecaran pertanyaan ilmiah dan logis. Perkembangan selanjutnya, pada abad 19, dilakukan pengaitan antara karakter fisiologis seseorang dengan kebohongan. Ahli-ahli phrenologi (ilmu yang meneliti benjol pada tengkorak manusia) mengaitkan bentuk benjol tertentu dengan kecenderungan untuk berbohong. Sedangkan para psikolog berkutat pada tipe-tipe masa lalu, bahkan mimpi, seseorang untuk mengukur kadar kejujuran seseorang.

Memasuki abad 20, mulai dipakai obat-obatan untuk uji kebohongan. Obat tidur yang mengandung scopolamine, sodium amytal dan sodium pentothal dicekokkan pada tertuduh sehingga ia kehilangan kendali diri dan muskil berbohong. Namun efektifitas obat ini dipertanyakan, karena yang muncul biasanya celoteh tak tentu arah dibanding kejujuran. Pada tahun 1963, Pengadilan Tinggi AS melarang praktik ini dan mengategorikannya sebagai bentuk penyiksaan.

Cara ilmiah terkini untuk mengungkap kebohongan adalah dengan mesin uji kebohongan (lie detector) yang menganalisa perubahan temperatur sendi mata ketika berbohong. Konon tingkat keberhasilannya mencapai 83%. Tetapi apakah mesin ini lebih terpercaya dibandingkan lie detector polygraf yang mendeteksi detak jantung, tekanan darah dan irama pernafasan, masih harus dibuktikan.

Bagaimanapun, walau musti menunggu, kebohongan toh pada saatnya terungkap. Seperti kata pepatah, sepandai-pandai tupai melompat..eih, salah! Sepandai-pandai menyimpan bangkai, busuknya akan tercium juga. Wah!

Menjadi pekerja lepas menyodorkan luang yang terkadang bingung untuk saya isi kegiatan apa. Jika tiba enggan untuk menulis, melukis, membuat sket atau bikin komik online, kerapkali, sembari menjagai toko kelontong milik mertua, saya merebahkan diri di sofa lama yang apek dan keras meski telah ditumpuki dengan kain-kain selimut tebal. Kemudian jari-jariku memainkan tombol remote control televisi.

Pilihan saya antara berita politik, yang semakin hari kian membosankan, di TV One atau Metro, yang berselang-seling dengan update kasus Manohara, Prita, Siti Hajar, dan kecelakaan pesawat AU, atau liputan travelling di Trans 7-TV, maka saya akan berlama-lama menyimak National Geographic Channel, HBO atau (Cine)Max. Barulah ketika kanal-kanal itu mulai kehilangan pesonanya, jemariku kembali menekan pilihan kanal naik-turun, mendapati imaji yang berloncatan dari puluhan kanal stasiun televisi nasional, lokal, dan mancanegara.

Semua siaran itu kami (baca: sebagian besar penduduk Sorowako) peroleh dari jaringan teve kabel lokal yang menyampuradukkan paket-paket Telkomvision dan Indovision. Sejak awal 90-an, jaringan ini dikelola oleh tiga “bandar” yang masing-masing setidaknya memiliki seribu pelanggan. Para pelanggan ini dahulunya mengandalkan parabola untuk mendapatkan siaran teve, karena wilayah Sorowako yang dikepung pegunungan Verbeek termasuk wilayah blank spot siaran televisi.

Biaya sambung televisi kabel pun relatif murah, cukup mengangsurkan Rp.250ribu untuk biaya pemasangan awal dan iuran bulanan berkisar Rp.25-30ribu (tergantung bandar), 42 kanal televisi pun siap dijelajahi. Selain kanal-kanal nasional dan lokal, termasuk Sorowako Channel yang baru menampilkan foto itu-itu saja plus backsound cempreng entah-lagu-apa, terdapat pula 4 kanal olahraga, MTV, Channel Asia, Al Jazeera, V Channel, F-TV, Cartoon Network, TV 5, hingga Z Channel Music dari India, TVTL-nya Timor Leste, plus beberapa saluran berbahasa Arab dan China.

Tetapi, bukan ihwal teve yang akan saya bicarakan. Menurut saya, berlimpahnya saluran televisi boleh jadi menjadi faktor dari gegar budaya tahap kedua yang dialami masyarakat Sorowako. Gegar pertama bermula dari beroperasinya PT Inco pada paruh akhir 1960. Saat itu, segelintir masyarakat lokal bersitumbuk dengan pendatang dari berbagai latar budaya, jenis-jenis pekerjaan yang tak terbayang sebelumnya, juga silang sengketa pertanahan.

Masyarakat lokal yang menjalani profesi-profesi utama sebagai petani/pekebun, pemburu, dan nelayan danau, tiba-tiba dihadapkan, dan sebagian besar tergoda dengan pilihan menjadi pekerja konstruksi, eksplorasi, operator kendaraan berat, mesin-mesin tanur peleburan, hingga pembantu rumah tangga. Tentu ini lompatan sosiologis yang signifikan. Belum lagi berubahnya irama kerja secara drastis dan penghasilan dari tak tentu waktu dan besarnya mendadak menjadi rutin dan jauh, jauh, jauh lebih besar.

Interaksi sosial yang intensif dengan ribuan pekerja pendatang, kala itu konon tak hanya datang dari penjuru nusantara tetapi juga sekurangnya dari 20 negara, yang tinggal berjubel di barak-barak semi permanen, kontainer, atau kolong-kolong rumah panggung, tak pelak menimbulkan benturan nilai dan budaya yang tak kecil dampaknya bagi tatanan kultural pemukim lokal, secara positif maupun negatif.

Percepatan, atau lompatan sosiologis yang lekas dari komunitas agraris menjadi industrial, memunculkan gamang dan gagap. Sebagian besar anak muda Sorowako yang lahir ketika roda industri telah bergulir, tidak meguasai bahasa lokal, enggan pula mewarisi profesi lama yang dipandang marjinal.

Kathryn May Robinson, antropolog dari Australian National University, lewat bukunya yang bertajuk Stepchildren of Progress: The Political Economy of Development in an Indonesian Mining Town, dengan tajam memotret dinamika sosial yang dialami penduduk lokal Sorowako. Dari penelitian yang dilakukannya pada rentang 1978-1982, ia mengurai pergeseran sosial dapat dirabai lewat munculnya kelas-kelas sosial, tata nilai dan kegiatan ekonomi baru yang muncul di kota kecil tepi Danau Matano ini. Hasil telisik Kathryn hampir tiga puluh tahun lalu itu, menurut saya, sebagian besar masih relevan pada konteks saat ini.

Kembali ke televisi, kalaupun terlalu berlebihan untuk dikatakan sebagai penyulut gegar budaya kedua, ia tetap bisa dibilang sebagai pemantap gegar pertama. Paling tidak dari perspektif bahwa siaran-siarannya telah mengukuhkan nilai-nilai baru yang digosokkan sebelumnya. Jadi….ufff! Spiderwick Chronicle main di HBO!! Saya nonton dulu ye! Hehe…

A group of enthusiastic youth of  Sorowako, a small nickel-mining town in South Sulawesi, clubbed themselves in Pongkia Art Production, is going to hold the first Matano Lake Festival (Festival Danau Matano) 2009. In collaboration with several other youth organizers, the two days event will present local-traditional dances, folk songs, dishes, traditions, as also competitions.

Themed as Tuwu Mate Memoroko, in local tongue literally means “unite whether in live or death”, the festival fostering the idea that in spite of any disagreements, the people should keep holding hands to strive for collective aspirations.

Arranged at the popular public Ide Beach, on 6-7 June, the festival will exhibit musik bambu (group performance with bamboo wind-instruments), Nohu Bangka (women chanting while pounding on wooden boat-shaped container), Monsado dance (a welcoming dance).

Also a numbers of competitions based on tradition, such as Meulele (free dive into the lake), Katinting Race (traditional long-shaped-boat race), Meopudi (group of women compete to catch opudi or telmatherinidae fishes with net dan palm leaves), Moladu (traditional style fishing), Butini brew preparation (butini or Glossogobius matanensis is catfish-like endemic fish), and mini boat race.

The festival landscape itself is a natural wonder. Circled with rocky and material rich Verbeek mountains, Matano Lake’s is a four-million-old tectonically-trenched lake in the heart of Celebes. With an approximately 594 meters deep, it claims the 8th position as the deepest lakes in the world and is categorized as cryptodepression, the lake base is deeper than sea water level (source: National Geographic Indonesia, Nov 2008).

Some studies further reveal the 16,408 hectares natural reservoir is home to endemic fishes, crabs, mollusks, and plants. The lake is a part of the Malili Lakes System, the complex comprising of five lakes, namely Mahalona (a million years old and 60 meters deep), Towuti (a million years, 200 meters), Masapi, Lantoa, and Matano (source: Inkomunikasi magazine, 27th edition 2008).

Matano inherited its name from the old native settlement of Matano, on the west side of the lake, where one of the lake’s main springs located. Beside Matano and Sorowako people, the natives dwell in the lake surrounding, like in Nuha, Tapulemo, and Soluro, are Padoe, Karunsie, and Tambee tribes. In the present day, Sorowako is flocked with people from diverse cultural backgrounds from across Indonesia, who pursue dough from nickel mining.

To get further details on the event, please confirm to below contacts.

Secretariat : Jl. Pongkia No.75, Sorowako, Sulawesi Selatan, 92984
Phone : +6281241751590 (F. Magani), +62811424359 (Puput)
Email : festivaldanaumatano@gmail.com
Facebook : festivaldanaumatano sorowako
Website : www.festivaldanaumatano.110mb.com

Panas terik yang menyengat Jakarta pada akhir bulan Oktober lalu, seolah tidak dirasakan oleh Zamidi, lelaki berusia 57 tahun yang tinggal di Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Tangannya yang sudah berkeriput sebat memapas rumpun-rumpun lebat daun ketela pohon. Setelah mendapatkan beberapa ikat besar, ia kemudian mengambil dua ember kecil bekas kaleng cat untuk menciduk air kali yang hitam pekat karena limbah untuk menyirami “sawahnya” yang terletak di bawah sebuah jembatan penyeberangan busway.

Yang disebut “sawah” oleh Zamidi sebenarnya hanya berupa sepetak tanah kering seluas 4 x 15 meter di bibir aliran Sungai Angke. Sejak tiga bulan lewat ia menanami petaknya dengan ketela pohon dan kacang tanah. Sendirian, Zamidi telah mengolah tanah bantaran sungai itu sejak 7 tahun yang lalu. “Lumayan untuk menyambung hidup,” ujarnya, sembari menambahkan hasil panenannya kali ini telah dipesan oleh seorang pedagang sayur keliling.

Mestinya ia bukanlah satu-satunya petani di bantaran Kali Angke, karena puluhan petak “sawah” lain yang ditanami ketela pohon, ubi rambat, kacang tanah dan jagung dapat dengan mudah ditemui di sepanjang jalan menuju Bandar Udara Soekarno Hatta itu. Menurut data dari Dinas Pertanian Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, pada tahun 2005 sedikitnya 20.000 orang bekerja di bidang pertanian di seluruh propinsi ini. Hasil pertanian utama berupa sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan padi. Sebagian besar hasil pertanian baru cukup memenuhi kebutuhan pasar di Jakarta saja.

Namun di kota seluas 650 km2 dengan kepadatan penduduk mencapai 11.360 orang /km2 (tahun 2005) ini, kegiatan pertanian seolah tenggelam oleh hiruk pikuk kegiatan industri dan jasa. Coba saja Anda tanyakan pada penduduk Jakarta, pasti sebagian besar kebingungan untuk menunjukkan lokasi-lokasi pertanian di kotanya. Padahal menurut hasil pendataan Dinas Pertanian (2002), di kota ini hampir 17% wilayahnya, atau seluas 11.240 hektar, dipergunakan sebagai lahan pertanian. Dari lahan seluas itu, 2.845 hektar adalah lahan sawah dan 8.395 hektar sisanya tanah darat.

***
Berdasar hasil penelitian Ning Purnomohadi, pakar lingkungan dari Universitas Indonesia (UI) Jakarta, yang berjudul “Jakarta: Urban Agriculture as an Alternative Strategy to Face the Economic Crisis” (Jakarta: Pertanian Kota sebagai Sebuah Strategi Alternatif untuk Menghadapi Krisis Ekonomi), sektor pertanian di Jakarta berkembang menyusul krisis ekonomi yang mulai menerpa Indonesia sejak paruh akhir tahun 1997. Saat itu ribuan orang kehilangan pekerjaan formal. Di sisi lain, arus urbanisasi dari berbagai daerah ke DKI Jakarta juga tidak serta merta menyusut walaupun lapangan pekerjaan menipis.

Dengan latar kondisi seperti inilah kegiatan pertanian, yang sebelumnya hanya terdapat di kawasan-kawasan pinggiran kota dan bantaran-bantaran sungai saja, muncul menjadi lapangan kerja alternatif bagi masyarakat urban yang tengah kesulitan mencari pekerjaan.

“Saya dulu bekerja jadi buruh bangunan. Anak saya juga. Setelah di PHK karena krismon (krisis moneter-red), saya mulai bertani, anak saya pulang kampung,” kisah Zamidi. Bersama sebelas tetangganya di Rawa Buaya, pada tahun 1999 ia membersihkan petak-petak tanah di bantaran Kali Angke dari semak-semak. “Saya ingat, tanah itu kemudian saya tanami kacang tanah,” kenangnya. Mereka tidak meminta izin pada siapapun ketika memanfaatkan tanah itu.

Selain pengalihan guna lahan seperti bantaran sungai, lahan pertanian di Jakarta juga meluas melalui aksi penjarahan. Segera setelah reformasi pada tahun 1998, kebebasan juga diterjemahkan sebagai keleluasaan rakyat untuk menguasai tanah. Tanah-tanah milik megara dan mantan pejabat negara, termasuk milik keluarga mantan presiden Soeharto dan kroni-kroninya, menjadi sasaran utama penjarah. Ning Purnomohadi mencatat, sekurangnya 300 orang mematok tanah di sekitar lapangan pacuan kuda Pulo Mas, Jakarta Timur, pada pertengahan tahun 1998. Pada saat yang sama, ratusan orang lainnya merambah tanah peternakan milik keluarga Soeharto di pinggiran Jakarta.

Selain melalui penjarahan, lahan pertanian juga diperoleh dengan cara menyewa kepada pemilik lahan. Sutiyoso, gubernur Jakarta yang mulai menjabat tahun 1997, memberikan ijin pemanfaatan lahan-lahan menganggur untuk kegiatan pertanian, dengan syarat meminta ijin dahulu ke pemilik lahan alih-alih melalui penjarahan. Lahan calon jalan tol yang tertunda di wilayah Jakarta Barat misalnya, dipenuhi tanaman bayam dan chaisim. Demikian juga lahan-lahan calon kompleks perkantoran dan perusahaan di kawasan Kuningan (Jakarta Selatan) dan Priok (Jakarta Utara) serta tanah-tanah kosong di seputaran bekas bandara Kemayoran. Tak ketinggalan pula tanah-tanah yang terdapat di sepanjang rel kereta api dan bantaran sungai di pusat kota.

Sebagian besar petani di Jakarta sebagian besar berasal dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Banyak diantara mereka adalah buruh-buruh konstruksi yang yang terpaksa kehilangan pekerjaan karena terpuruknya sektor properti akibat deraan krisis ekonomi. Dengan upah antara Rp 10.000-15.000/hari, mereka terlibat dari proses penanaman, pemeliharaan hingga pemanenan tanaman pertanian.

***
Bagi Marco Kusumawijaya, pakar masalah perkotaan dan perintis gerakan Peta Hijau di Indonesia, selain menjadi solusi masalah ekonomi, pertanian kota memiliki juga memiliki peran untuk memperluas ruang terbuka hijau sekaligus memperindah wajah Jakarta.

“Pertanian kota berperan besar membantu keluarga miskin menambah penghasilan dan makanan segar, serta meningkatkan ketahanan pangan,” terang Marco. Senada dengan Purnomohadi, arsitek yang kini menjadi ketua Dewan Kesenian Jakarta ini menilai muasal pertanian kota di Jakarta adalah permasalahan ekonomi. Pada saat awal perkembangannya, bentuk pertanian semacam ini menjadi jawaban sementara mengatasi pengangguran sekaligus mencukupi kebutuhan produk pertanian murah bagi warga Jakarta. Sayangnya, menurut Marco, pertanian kota tidak kemudian diakomodasi menjadi bagian dari perencanaan dan tata guna lahan perkotaan.

Marco membandingkan dengan Inggris yang telah mengesahkan undang-undang pertanian kota sejak tahun 1925 dan Kanada pada tahun 1924-1947. Saat ini, tambah Marco, sejumlah kota seperti Amsterdam, London, Stockholm, Berlin, Montreal dan New York telah menjadikan pertanian kota dalam perencanaan dan tata guna lahan perkotaan mereka.

Belakangan, luasan lahan pertanian kota di Jakarta mengalami penyusutan drastis. Antara lain karena Pemerintah Kota DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan untuk memperlebar badan-badan sungai di Jakarta untuk mengantisipasi banjir. Alhasil, petak-petak pertanian di bantaran sungai pun ikut tergusur. Misalnya, petak-petak tanah yang ditanami sayuran di sepanjang saluran banjir kanal, dari wilayah Jakarta Timur hingga Jakarta Pusat, digusur untuk perluasan aliran saluran pencegah banjir yang konon juga akan dimanfaatkan untuk jalur angkutan air.

Pulihnya sektor properti dalam lima tahun belakangan ini berpengaruh besar pada menyusutnya luasan lahan pertanian kota. Di kawasan Kuningan misalnya, petak-petak tanah yang sebelumnya dihijaukan dengan sayur-sayuran atau kacang tanah dan jagung, kini dipenuhi tiang pancang dari beton bakal gedung-gedung perkantoran. Demikian juga di sejumlah titik pertanian di kawasan Priok dan Kelapa Gading yang siap berubah menjadi pemukiman mewah.

“Padahal saat membuat Peta Hijau Menteng dua tahun lalu, kami menemukan lebih dari 100 titik pertanian kota di pinggir-pinggir sungai,” ucap Marco.

Zamidi, seperti halnya para petani di Jakarta lainnya, boleh jadi tak sempat berhitung seperti yang dilakukan Purnomohadi dan Marco. Mereka tinggal menghitung hari hingga saat lahan mereka beralih peruntukan. Ah, susahnya jadi petani di Jakarta!

********

Bacaan:

Penelitian Ning Purnomohadi

Marco Kusumawijaya|Pertanian Kota

Baca juga:

• Menimbang Tanaman Transgenik
• Pertanian Organik, Jawaban Pemberdayaan Petani?
• Lumbung Desa: Kearifan Pengelolaan Pangan yang Habis Dikerat Zaman

Korupsi sudah berurat-akar di negara kita. Itu sih bukan berita baru, mungkin demikian tanggapan Anda. Apalagi seringkali kita mendengar frase sinis yang berbunyi “budaya korupsi”, yang artinya korupsi sudah dianggap menjadi bagian dari pola pikir dan pola tindak alias budaya dari bangsa kita. Apakah tengara itu benar?

Dari sigi yang dilakukan oleh Transparency Internasional, sebuah lembaga yang setiap tahun menyusun ranking berdasar tingkat korupsi di seluruh negara di dunia, pada tahun 2006 Indonesia menempati posisi 140 dari total 159 negara. Posisi ini di bawah Kamerun dan Ethiopia dan di atas Iraq dan Liberia. Coba bandingkan dengan ranking negara tetangga kita, Singapura dan Malaysia, yang masing-masing menempati ranking ke-5 dan ke-39. Kita tertinggal jauh sekali, bukan?

Keberhasilan Singapura menduduki ranking ke-5 (mengungguli Jerman, Amerika dan Prancis yang berturut-turut pada ranking 16, 17, dan 18) bukanlah proses yang pendek. Dalam salah satu upayanya, sejak tahun 1970-an pengelola negara ini telah merintis teknologi informasi (TI) yang memudahkan mekanisme pelayanan publik. Pemanfaatan TI memungkinkan pengawasan oleh publik, sehingga meminimalkan potensi terjadinya penyelewengan dan korupsi.

Meski dinilai terlambat, pemerintah kita pun bukannya tinggal diam. Salah satu gebrakan yang dilakukan adalah dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002. Komisi ini antara lain berhasil mengungkap kasus mark-up (penggelembungan anggaran) dalam pengadaan logistik pemilihan umum oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kasus korupsi pengadaan helikopter oleh Gubernur Aceh. Meski demikian KPK jauh dari berhasil dalam mengikis habis praktek korupsi di negara kita.

Celah korupsi masih menganga di mana-mana. Seperti halnya yang telah diungkap KPK, salah satu celah yang paling lebar adalah proses pengadaan barang dan jasa (procurement) dari suatu institusi pemerintah, baik di pusat maupun daerah serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik daerah (BUMD). Proses procurement kerapkali dilakukan secara tidak transparan dan sarat nuansa korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Untuk menyiasatinya, mulai tahun 2003 dikembangkan upaya-upaya transparansi proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem yang dikenal sebagai e-procurement.

****
E-procurement adalah sistem manajemen pengadaan atau pembelian barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik melalui internet. Selain mengefisienkan proses pengadaan barang dan jasa, e-procurement juga dinilai sebagai cara yang efektif untuk transparansi proses pengadaan dan memangkas biaya. Sudah bukan rahasia lagi jika proses pengadaan barang dan jasa secara konvensional sarat dengan “biaya siluman” atau “ongkos bawah meja” yang berujung pada pembengkakkan anggaran.

Embrio e-procurement di Indonesia adalah Keputusan Presiden (Keppres) No 80 Tahun 2003 yang menetapkan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan mempergunakan teknologi informasi, terbuka, bersaing, transparan, dan tidak diskriminatif. Prosedur e-procurement yang belum termuat dalam Keppres di atas kemudian dijabarkan dalam Peraturan Presiden No 8 Tahun 2006.

Dalam tataran praktik, sejumlah instansi telah menjalankan pendekatan ini, antara lain melalui proyek percontohan di lima departemen, yaitu Bappenas, Departemen Keuangan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Komunikasi dan Informasi, dan Menteri Koordinator Perekonomian.

Selain itu e-procurement juga telah diterapkan di lingkungan Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Perhubungan, Pemerintah Kota Surabaya, dan beberapa BUMN seperti PT Telkom, PT Pertamina, dan PT Kereta Api Indonesia. Pemerintah menargetkan pada tahun 2010 semua pemerintah daerah di Indonesia sudah mempaktikkan e-procurement.

****
Pemerintah Kota Surabaya seringkali disebut-sebut sebagai contoh keberhasilan penerapan e-procurement di tingkat pemerintah daerah. Melalui website yang beralamat di http://www.surabaya-eproc.or.id aneka penawaran dan proses lelang pengadaan barang dan jasa di lingkup Kota Surabaya bisa diikuti secara online. Hingga bulan Oktober 2006, telah dilakukan sekurangnya 12 putaran lelang dengan nilai lebih dari Rp 300 milyar.

Layanan e-procurement Pemkot Surabaya dikembangkan berdasar Keppres No 80 tahun 2003 dan dikuatkan dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2005, tentang Pedoman Pelaksanaan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Daerah Dengan Sistem E-Procurement.

Website ini dilengkapi dengan tautan (link) informasi yang cukup mendetail mengenai jadwal dan ketersediaan lelang pengadaan barang dan jasa, persyaratan dan prosedur lelang, termasuk penggambaran alur lelang dan uraian mengenai paket pekerjaan yang ditawarkan. Informasi-informasi ini sangat memudahkan perusahaan-perusahaan calon peserta lelang, yang sebelumnya diharuskan mendaftar secara on-line, untuk mengetahui peluang lelang yang bisa diikuti, para pesaing lelangnya hingga informasi mengenai hasil lelang.

Melalui mekanisme ini, proses lelang menjadi ajang persaingan terbuka yang meminimalisir terjadinya praktik kongkalingkong (kolusi) antara peserta lelang dengan pengelola lelang. Selain transparansi, cara ini rupanya juga menghemat biaya pengadaan barang dan jasa antara 20% hingga 30% pada setiap putaran lelang.

Nah, jika semua kalangan sudah tak sungkan lagi untuk belajar “telanjang” alias transparan, tentunya pemerintahan yang baik (good governance), efisen dan bebas korupsi bukanlah mimpi di siang bolong.

aat mendengar orang bergosip!”. Demikian jawaban seorang kolega ketika saya tanya kesenangan terbesarnya saat bersepeda. Ia selalu datang berlulur peluh di kantor setelah satu jam penuh mengayuh pedal. Jawabannya di atas pasti membuat siapapun berkerut kening. Jamaknya, jawaban pertanyaan kenikmatan dalam bersepeda tak jauh dari alasan karena lebih mengirit ongkos transportasi, membuat badan sehat, atau jawaban semi-idealis semacam “agar punya kontribusi pada pelestarian lingkungan”.

Ternyata, gara-gara bersepeda teman saya itu kerap berkesempatan mencuri dengar obrolan serombongan pengayuh sepeda, yang beriringan dari arah Bantul menuju kota Yogyakarta. Sambil bersepeda mereka bertukar cerita tentang kondisi rumah tangga, pekerjaan atau berkeluh kesah tentang hidup yang kian susah dan rejeki yang semakin seret dihantam kenaikan BBM plus gempa. Inilah hiburan utama teman saya saat harus mengayuh pedal 16 kilometer pulang balik setiap harinya.

“Slow down, you move too fast…”. Pada kesempatan lain frasa ini membawa ingatan saya pada ujaran seorang teman lain yang tinggal dan bekerja di Jakarta, kota yang menjadi pusat segala sibuk dan gegas. Ya, saya ingat dia pernah mengajak saya untuk beberapa jenak duduk berbincang sembari minum kopi di puncak siang, justru ketika deadline pekerjaan tengah memburu.

Dalam perbincangan, sang teman yang seingat saya tidak pernah bersepeda ini berkisah tentang tradisi siesta (tidur ayam) di Portugal, Spanyol dan negara-negara berlatar kebudayaan Latin. Saat hari melewati setengah perjalanan, setelah makan siang, sebagian besar penduduk usia dewasa meluangkan seperempat sampai setengah jam waktu istirahat makan siang untuk relaksasi. Tak sedikit yang menyempatkan diri untuk tidur. Setelahnya, mereka akan kembali melanjutkan aktifitas dengan tubuh dan pikiran yang lebih segar.

Kini, saya seolah menemu benang merah dari dua frasa di atas, tentang gosip dan slow down, dengan aktifitas bersepeda. Aktifitas bersepeda, sembari misalnya mengisi kayuhan demi kayuhan dengan gosip, punya hasil ikutan tubuh dan pikiran yang sehat segar seperti halnya yang dicapai dengan siesta. Sedangkan siesta dalam bingkai kesadaran untuk ‘slow down’ telah memunculkan kesempatan rehat dan mengevaluasi pencapaian dalam hari itu sebelum kembali beraktifitas dengan gegas baru.

Di jaman orang keranjingan dengan segala yang berbau kecepatan ini, ajakan untuk slow down boleh jadi menemukan penerjemahan idealnya lewat kegiatan bersepeda. Kenapa? Saat bersepeda, Anda tidak bisa terlalu cepat berkendara dengan sepeda tanpa resiko menubruk atau ditubruk orang, karenanya lebih aman berkendara dengan pelan. Dus, justru karena pilihan untuk pelan inilah maka bersepeda jadi bernilai lebih. Anda lebih punya banyak kesempatan untuk mencerap kejadian, suasana dan pengalaman ruang yang berbeda. Dengan bersepeda akan tersadari banyak hal yang tak pernah terlihat, apalagi terpikirkan, saat berkendara dengan sepeda motor atau mobil.

Bagi saya, setelah mencobanya untuk sekian bulan, bersepeda seolah telah memberi “mata baru” untuk memandang, mencermati dan memikirkan ruang-ruang yang saya lalui. Sebuah mata baru yang menjadi pembuka bagi bentuk-bentuk pengenalan, dan semoga, berlanjut pada kepedulian. Sebuah kesempatan untuk menemukan alasan mencintai sebuah ruang dan dinamika di dalamnya.

Maka, ketika Anda merasa melaju terlalu cepat sehingga melupakan sekeliling, slow down…atau mulailah bersepeda!